NEWS BANKING

Kegiatan operasional Sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBI dalam rangka Hari Raya Natal, Cuti Bersama Tahun 2011 dan tahun baru 2012

2011-12-21T21:29:00.001+07:00

Menunjuk keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 12/59/KEP.GBI/INTERN/2010 Tanggal 31 Desember 2010 Tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2011 di Bank Indonesia, dengan ini diberitahukan bahwa kegiatan operasional Sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBI dalam rangka Hari Raya Natal, Cuti Bersama Tahun 2011 dan tahun baru 2012 sebagai berikut :

Kegiatan operasional Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS :
1. Hari Jum’at, tanggal 23 Desember 2011 Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS beroperasi secara normal.
2. Hari Senin, tanggal 26 Desember 2011 Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS tidak beroperasi.
3. Hari Selasa s.d Kamis, tanggal 27 s.d. 29 Desember 2011 Sisem BI-RTGS dan BI-SSSS beroperasi secara normal.
4. Hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 jam operasional diatur sebagai berikut :
  1. RTGS Central Computer (RCC) Open : pukul 06.30 WIB
  2. Cut Off Warning : pukul 18.00 WIB
  3. Pre Cut Off : pukul 19.00 WIB
  4. Cut Off BI-SSSS : pukul 19.30 WIB
  5. Cut Off BI-RTGS : pukul 20.00 WIB
5. Hari Senin, tanggal 2 Januari 2012
  Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS beroperasi secara normal.
Kegiatan operasional SKNBI :
1. Hari Jum’at tanggal 23 Desember 2011
  Seluruh Kegiatan Penyelenggaraan SKNBI diadakan sesuai jadwal yang berlaku.
2. Hari Senin, tanggal 26 Desember 2011
  Seluruh Kegiatan penyelenggaraan SKNBI ditiadakan.
3. Hari Selasa s.d. Kamis, tanggal 27 s.d. 29 Desember 2011
  Seluruh Kegiatan Penyelenggaraan SKNBI diadakan sesuai jadwal yang berlaku.
4. Hari Jum’at, tanggal 30 Desember 2011
  1. Kliring Kredit siklus I diadakan sesuai jadwal yang berlaku, sedangkan Kliring Kredit Siklus II ditiadakan;
  2. Kliring Debet ditiadakan, kecuali kliring Pengembalian (H+1) Wilayah Kliring Jakarta dan Surabaya diadakan sesuai jadwal yang berlaku;
  3. Penyediaan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Kredit diadakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku (normal);
  4. Penyediaan pendanaan awal (prefund) bagi Kliring Debet ditiadakan.
5. Hari Senin, 2 Januari 2012
  1. Seluruh Kegiatan Penyelenggaraan SKNBI diadakan kecuali Kliring Pengembalian H+1 Wilayah Kliring Jakarta dan Surabaya ditiadakan;
  2. Mekanisme Penyediaan Pendanaan Awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit diadakan sesuai dengan jadwal yang berlaku.
6. Hari Selasa, tanggal 3 Januari 2012
  Seluruh kegiatan PEnyelenggaraan SKNBI diadakan sesuai jadwal yang berlaku.

STRATEGI BENANG MERAH MERAIH FUNDING

2011-12-02T20:05:00.000+07:00

Perburuan funding yang tidak dilakukan secara organik, apalagi sustain, tidak direkomendasikan (unrecommended).

Apakah karena Bank Century bermasalah terus, Bank Mutiara menjadi susah funding-nya? Oh, jangan salah, fakta mencatat mereka makin merekah.

Yang nenjadi tanda tanya adalah dari mana alur si benang merah tersebut. Itu menggelitik untuk ditelusuri dan menarik untuk dikaji. Menyingkap sebuah misteri demi lahirnya sebuah strategi.

Memang hampir kebanyakan orang terpana, heran, dan tak percaya apa hal itu bisa? Dari laporan publikasi, Bank Mutiara telah membukukan kenaikan funding selama triwulan ketiga 2010 sebesar Rp1,8 tiriliun.

Kok bisa? Bukankah orang masih alergi terhadap produk-produk Bank Mutiara karena Bank Century? Tak usah pusing-pusing mencari.

Berikut ini kupasan mengenai konsep dan formulasi strategi benang merah ekspansi funding.

Sebelum membahas lebih jauh, kita samakan persepsi dulu bahwa formulasi ekspansi funding, yakni menahan dana existing dan menambah dana baru (fresh fund) yang berasal dari nasabah existing dan nasabah baru.

Kedua unsur tersebut harus digarap simultan sebab kalau tidak pasti berlepotan. Contoh, ada dana baru masuk, tetapi dana existing keluar, ya percuma. Sampai di sini pasti gampang dimengerti.

Selanjutnya, bagaimana strategi benang merah untuk ekspansi funding ?

1. Top Up atau Fatening

Diperoleh dari nasabah existing. Tidak saja dari perolehan bunga dana existing, tapi juga harus menambah fresh fund dari sumber lain.

Di sini alat yang berperan paling dominan adalah penerapan SERBU (servis dan budaya) yang excellent dan mencapai level sentuhan emosi. Ingatlah, semakin dia happy, semakin loyal dan bisa jadi loyal militan.

Kalau sudah begitu, peran bunga berada di nomor dua dan sudah menjadi bagian marketing gratis.

2. New to Bank

Dana segar yang berasal dari nasabah pendatang baru. Bagaimana cara berburunya? Caranya dengan memanfaatkan potensi dan sumber internal.

Yang pertama dan utama adalah referral dari nasabah existing prima. Kenapa nasabah prima? Supaya efektif dan efisien, mereka sebagai referral dahsyat. Si kaya tentu berteman dengan orang kaya.

Ini esensi sebenarnya dan merupakan kuncinya. Siapa sih yang mampu dengan cepat menjelaskan kondisi bank kita selain dia.

Lebih-lebih kalau image external-nya masih belum clear. Kita berbusa-busa juga dia tidak akan percaya. Malah, apesnya kita bisa didera.

Selama ini yang sering terjadi adalah para marketer menabrak-nabrak, tidak fokus, dan energinya habis.

Ini saya sebut dengan marketing bajing (kebakaran jenggot) karena pola ini dianggap lama atau tidak jelas, padahal efek multileveling-nya digarap pun tidak habis-habis.

Yang kedua adalah transaksi real time gross settlement (RTGS) yang belum menjadi nasabah, aliansi debitor kredit untuk payroll dan lain-lain para pegawai/pejabatnya, serta abonemen listrik, air, pajak bumi dan bangunan (PBB), telepon, dan kartu kredit.

Semua itu alat yang paling jitu, apalagi kalau bukan SERBU nan dahsyat.

Selain itu, dana segar yang berasal dari pendatang baru bisa diperoleh dengan cara door to door canvasing, gerai, company solicit, open table, dan lain-lain.

Ini boleh-boleh saja, tetapi sebaiknya ambil skala prioritas demi efektivitas dan efisiensi tenaga bagi bank yang image-nya kinclong. Kalau sebaliknya, tenaga sia-sia, dapatnya dana kerdil.

3. Umbul-Umbul, Tambahan Dana Semu/Sesaat
Umbul-umbul itu hanya dipasang saat ada acara besar. Setelahnya dibongkar dan/atau dibakar.

Contoh, pemanfaatan saldo kredit nasabah untuk ditarik masuk ke funding saat akhir laporan, pemberian fasilitas kredit back to back deposito dengan bunga khusus yang pencairan dananya masuk sebagai funding saat akhir bulan, dan lain-lain.

Pendeknya, perburuan funding yang tidak dilakukan secara organik, apalagi sustain, tidak direkomendasikan (unrecommended).

Simpulannya, benang merah perburuan funding adalah memberikan SERBU kepada nasabah existing prima untuk top up atau fatening dan memberikan referral-nya untuk menjadi new to bank.

Pasti ekspansi funding ngejos! Sekarang bank Anda tak mengalami masalah, tetapi apakah funding-nya susah? Pasti ada yang salah. Jadi, strateginya yang mesti diubah.

Sumber : Blasius Haryanto (Mengikuti Training Beliau di PT.Bank Riau Kepri)

Majalah Infobank

Memahami Disability Insurance

2011-12-01T18:58:00.000+07:00

Benefit yang didapat dari perusahaan asuransi akan sangat tergantung pada jenis benefit yang di-cover dalam produk disability insurance. Jenisnya bisa jadi berbeda antara produk yang dikeluarkan oleh perusahaan yang satu dan yang lain.

Risiko kehilangan kemampuan untuk mencari nafkah selalu mengintai setiap orang. Namun, sering kali risiko ini diabaikan sebagian orang. Untuk mengantisipasi hal itu, sebaiknya masyarakat ikut disability insurance.

Disability insurance dapat diartikan sebagai asuransi yang menjamin pendapatan yang diperoleh penerima manfaat jika terjadi risiko ketidakmampuan bekerja. Produk ini melindungi keluarga dari situasi yang tidak diinginkan dan menjamin kelanjutan hidup keluarga pada saat tulang punggung keluarga mengalami ketidakmampuan bekerja karena suatu hal.

Ada dua jenis disability insurance: ada yang masanya jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Lalu, apa saja yang benefit yang diperoleh dari disability insurance?

Disability insurnace dirancang sebagai pendapatan subsitusi manakala tulang punggung keluarga tidak mampu lagi bekerja.
Disability insurance dibutuhkan bagi setiap orang yang membutuhkan cakupan bagi perawatan medis dikarenakan risiko kesehatan biasanya tidak dicakup oleh pendapatan bulanan.
Benefit yang didapat dari perusahaan asuransi akan sangat tergantung pada jenis benefit yang di-cover dalam produk disability insurance. Jenisnya bisa jadi berbeda antara produk yang dikeluarkan oleh perusahaan yang satu dan yang lain.
Sangat penting untuk mengaplikasikan disability insurance bagi setiap tulang punggung keluarga karena cakupan medis umumnya tidak dimiliki oleh pendapatan substitusi. Tingkat premi yang diberikan oleh disability insurance akan tergantung pada pendapatan, waktu, dan apa saja yang di-cover dalam produk tersebut

7 Langkah Agar Asuransi Umum Tetap Sehat

2011-11-29T20:04:00.000+07:00

Berkonsentrasi untuk menambah modal. Selain untuk meningkatkan kapasitas perusahaan, hal itu juga menjadi bagian dari komitmen pemilik dalam bisnis asuransi. Jika sulit, cari mitra strategis dan tidak perlu mengambil dividen dari laba yang diperoleh.

Berdoalah pada Tuhan agar tidak terjadi bencana alam, baik banjir maupun gempa, ataupun kecelakaan. Bencana yang datang silih berganti selain menimbulkan banyak klaim juga mendorong orang untuk berasuransi. Orang mulai banyak mengambil asuransi tidak hanya karena takut bencana datang, tapi karena ada sedikit kesadaran baru.

Selain berdoa pada Tuhan, para pemilik perusahaan asuransi (dalam hal ini asuransi umum) juga harus segera menambah modal agar tidak disebut kecil-kecil “belum tentu” cabe rawit. Tidak sedikit langkah yang sudah ditetapkan menajemen untuk memperbaiki kinerja, tapi tidak ada salahnya mengikuti langkah yang disodorkan Biro Riset Infobank berdasarkan kenyataan di lapangan dan komentar para praktisi.

Inilah tujuh langkah agar kinerja keuangan perusahaan asuransi Anda sehat secara finansial (berdasarkan rating asuransi umum versi Infobank 2012).

Berkonsentrasi untuk menambah modal. Selain untuk meningkatkan kapasitas perusahaan, hal itu juga menjadi bagian dari komitmen pemilik dalam bisnis asuransi. Jika sulit, cari mitra strategis dan tidak perlu mengambil dividen dari laba yang diperoleh.
Menjaga kekayaan yang diperkenankan selalu lebih besar daripada kewajiban perusahaan asuransi Anda sehingga mampu menjaga tingkat solvabilitas/solvensi. Caranya, jangan memperbesar kewajiban jika tidak mampu meningkatkan kekayaan yang diperkenankan.
Memperkecil risiko premi sendiri terhadap modal sendiri. Pilihlah dengan benar daerah yang akan dituju dalam ekspansi. Langkah memperkecil risiko premi menjadi hal yang mutlak.
Menjaga konsistensi perubahan premi bruto dalam batas yang moderat. Kejarlah pertumbuhan premi bruto perusahaan Anda pada kisaran di atas 20%. Pasar konsumsi perlu digarap serius, tidak harus mobil baru, mobil lama juga boleh dicoba.
Meningkatkan perolehan laba dari underwriting sekaligus mengurangi biaya-biaya tetap. Usahakan beban yang ditimbulkan tidak sampai melebihi pendapatan premi neto.
Peningkatan laba harus seimbang dibandingkan dengan besarnya modal. Caranya, mencari pendapatan dari sisi fee income yang lebih besar. Usahakan rasionya satu persen di atas bunga deposito satu tahun.
Menjaga investasi senantiasa berada di atas penjumlahan cadangan teknis plus utang klaim. Hindari kesalahan investasi dengan memilih investasi yang aman dan menguntungkan, misalnya obligasi pemerintah dan saham-saham blue chip. Hati-hati terhadap risiko akibat krisis Yunani yang mencekam.

Itulah tujuh langkah agar kinerja keuangan perusahaan asuransi Anda tetap sehat. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan, semoga bencana tidak datang dan krisis Yunani tidak masuk Indonesia. Yang tidak kalah penting, terus memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah sekaligus menambah modal

Sumber :

Biro Riset Infobank (Majalah InfoBank)

Bank Muamalat Siap Kenalkan Tabungan Wisata

2011-11-29T19:51:00.000+07:00

Dalam memperluas cakupan bisnisnya, Bank Muamalat menambah produk tabungannya dengan Tabungan Wisata, yang diharapkan bisa memberikan tambahan DPK Rp10 miliar di tahun pertama.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menyiapkan produk terbarunya tabungan wisata, yang dipatok memberikan kontribusi dana pihak ketiga (DPK) sampai Rp10 miliar untuk satu tahun pertama dari 20 ribu nasabah.

“Tabungan wisata ini target nasabah kurang lebih sekitar 20 ribu dengan dana kelolaan Rp5 miliar sampai Rp10 miliar. Produk sudah siap, bisa jalan langsung, otomatis bisa langsung kita tawarkan untuk nasabah-nasabah kita dan asoisasi-asosiasi kita,” tutur Direktur Retail Bank Muamalat Adrian Asharyanto Gunadi, kepada wartawan di Jakarta, Senin 21 November 2011.

Dalam melancarkan pengembangan produk tersebut, perseroan menjalin kerja sama dengan PT Garuda Indonesia (persero) Tbk, sebagai maskapai penerbangan nasional terbesar, dengan target penumpang mencapai 18 juta pada tahun 2011.

“Jadi kita sediakan produk tabungan berencana, jadi kapan mereka mau pergi berlibur. Nah kita siapkan paket-paket, program-program yang menarik. Dengan tabungan wisata mereka bisa rencanakan kapan mereka akan berangkat,” jelas Adrian. Produk tersebut, lanjutnya, akan ditawarkan kepada nasabah dengan minimal setoran awal sebesar Rp500 ribu, dengan setoran per transaksi minimal Rp100 ribu. Perseroan mematok maksimal lama keberangkatan selama dua tahun setelah pembukaan tabungan.

“Untuk target 20 ribu nasabah sendiri merupakan angka konservatif, jadi masih kecil. Kita mulai di segmen A dan B (menengah ke atas), ini yang kita sasar terlebih dahulu dari nasabah kita yang totalnya sebanyak 3 juta nasabah,

Tips Menghindari Investasi Pepesan Kosong

2011-11-23T21:10:00.001+07:00

Banyak sekali jenis investasi, yang menyebabkan kita bingung dalam memilih. Salah-salah kita apes akibat investasi bodong. Bagaimana terhindar dari investasi pepesan kosong ?

Pertama, hati-hati dengan penawaran investasi yang memberikan “janji-janji surga” akan imbal hasil tinggi di atas rata-rata pasar dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sebab, kemungkinan besar penawaran tersebut memang berupa janji-janji belaka.

Kedua, jangan langsung termakan bujuk rayu penjual yang memaksa Anda untuk membuat keputusan saat itu juga, sekalipun penjual tersebut adalah orang yang Anda kenal baik sejak lama.

Ketiga, perusahaan investasi tipuan biasanya akan menunjukkan kepada Anda profil perusahaan yang tampak profesional dengan harapan dapat meyakinkan Anda akan kredibilitas mereka. Tapi, apabila Anda baca dengan saksama, terdapat banyak kejanggalan, seperti ketidakjelasan manajemen pengurus atau kinerja investasi.

Keempat, Anda sepatutnya berhati-hati bila menerima penawaran investasi yang tanpa izin dari Bapepam-LK atau Bank Indonesia

Sumber : Majalah InfoBank

Sri Mulyani Indrawati: "Effective aid requires more than money"

2011-11-23T20:27:00.001+07:00

Even skeptics admit it: effective aid works. In the last 25 years, the share of poor people in developing countries has been cut by half, and the last decade has witnessed impressive development successes in countries once thought beyond help.

Globally, the mortality rate for children under five has declined by a third, and sub-Saharan economies grew by up to 6% per year on average. With the exception of fragile and conflict-affected countries, today’s poor countries are very different from the poor countries of the past.

In the 1990’s, developing countries’ economies accounted for only one-fifth of global economic growth. Today, many of them are driving the global economy. Some estimate that by 2025, six major emerging-market economies – China, South Korea, Indonesia, Brazil, India, and Russia – will collectively account for more than half of all global growth.

There are also less well-known success stories. Consider Ethiopia, which, despite one of the worst global crises of our time, has been the fastest-growing non-resource-rich African country for seven consecutive years – averaging 11% annual GDP growth since 2003. And many poor countries have started to build effective institutions, control expenditure and manage their budgets, and provide more of the services that their citizens need.

While these results are impressive, much remains to be done. Paradoxically, it is exactly because there have been successes that we need to rethink development aid. Developed countries are fueling a prolonged crisis, and, with developing countries having generated two-thirds of global growth over the last five years, worldwide recovery will depend on how well they continue to perform. In this truly multi-polar world, the traditional aid relationship of donors and recipients – which often implies teachers and students – is simply obsolete.

So, when development professionals gather in Busan, Korea, at the end of November to discuss how aid can be made more effective, they should keep three key principles in mind.

First, the more countries develop, the more they are willing and able to take charge of their future – and the less desire they have to be told what is best for them.

I know that firsthand. When the 2004 tsunami hit Indonesia, I was a cabinet minister responsible for planning. The challenge appeared overwhelming. In Aceh alone, 230,000 people had died, and 500,000 had become homeless overnight. Damages were estimated at more than $4.5 billion, and the cost of reconstruction was put even higher.

After unparalleled global generosity brought a massive influx of aid, I chaired a relief-coordination meeting, packed with hundreds of experts representing dozens of organizations. Many had never worked in Indonesia, but nonetheless believed that they knew best how the aid effort should be handled. In a tense moment, I had to remind one of the speakers that nobody was in charge of our future but us, the Indonesian people. We knew that without local “ownership” and leadership, the aid effort could not succeed.

Today, Aceh is hailed as a reconstruction success. The outcome is by no means perfect, but, given the magnitude of the task at hand, it is impressive. Much has been rebuilt, often better than before. People are safer and have restarted their lives. The tsunami response was a positive lesson in effective aid, learned by all sides.

Second, as the development field grows more crowded, with the number of donors and partners increasing, we need to ensure that our efforts are coordinated, and that we harness the know-how and fresh insights that newcomers bring to the table. Today, emerging-market countries often come with money and expertise, as was evident following the Haitian earthquake, when much of the early emergency response came from Brazil and Colombia.

One of the best-known and most successful examples of these so-called South-South exchanges is the transplantation of Brazil’s Bolsa Familia program, through which poor families receive cash in exchange for keeping their children in school and getting medical checkups. The program is credited with Brazil’s impressive poverty reduction, and has been replicated in neighboring Peru, as well as in India and China.

A similar Mexican initiative was implemented in New York City, where early results show that poverty has been reduced, health outcomes have improved, and school attendance has increased – outcomes that local efforts had not achieved until adopting the tested models of southern neighbors.

South-South (and South-North) cooperation shows that effective aid requires more than money. Knowledge, experience, technical expertise, and coordination are equally important.

Finally, transparency and accountability are critical to long-term success. Indeed, a lack of transparency can turn even real progress into outright failure. For example, Indonesia’s Suharto, a benevolent dictator who favored small elites and fought poverty, but allowed corruption to flourish, eventually faced a population that was fed up with the lack of political reform. More recently, several leaders in the Middle East and North Africa who produced strong but non-inclusive growth met a similar fate.

Transparency is important both to developing countries and to donors. The World Bank is now publishing more information on its programs than ever before, and is sharing its development data for all to use, free of charge. We also monitor our performance and share the results in a public corporate scorecard.

As rich countries tighten their aid budgets and developing countries become more vulnerable to the effects of the ongoing crisis, the question is not whether aid works, but how it can work better. Learning from mistakes, working together, and making sure that countries are in charge of their own development are critical to successful aid programs. Anything less will prove the skeptics right.

Sri Mulyani Indrawati is Managing Director of the World Bank Group and a former finance minister of Indonesia.

DAFTAR SUKU BUNGA KREDIT PERBANKAN

2011-11-07T21:56:00.000+07:00

Berdasarkan data industri perbankan melalui laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) terlihat pada periode Juni 2011 dibandingkan pada periode September 2011 memang banyak bank yang menunjukkan penurunan namun tidak ada yang siginifikan.

Hanya beberapa bank seperti PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang secara signifikan menurunkan suku bunga dasar kredit khusus KPR. BCA per Juni 2011 mematok KPR di 9,50% kini per 31 Oktober 2011 BCA mengumumkan suku bunga KPR-nya di 7,50%.

Selain KPR, BCA juga menurunkan suku bunga kredit konsumer non KPR-nya secara signifikan. Kredit konsumer non KPR BCA turun hampir 200 bps dimana per Juni 2011 mencapai 10,05% menjadi 8,64%.

Bank Indonesia (BI) saat ini tengah mengevaluasi sejauh mana masyarakan dapat memanfaatkan informasi dari transparansi SBDK, yang diharapkan dapat meningkatkan kompetisi industri perbankan untuk menekan suku bunga pinjaman ke depan.

"Kalau SBDK isu dan tantangannya itu kan coachingnya pada transparansinya kepada masyarakat sehingga bisa digunakan. Nah jadi dengan itu bisa muncul kompetisi lebih sehat lewat transparansi itu. Ini di lapangan masih banyak yang harus diperbaiki," terang Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad kepada detikFinance di Jakarta, Rabu (2/11/2011).

Ia menjelaskan, untuk saluran transparansi ke masyarakat, untuk tahap awal BI menetapkan bank-bank beraset di atas Rp 10 triliun untuk menginformasikan tingkat SBDK-nya melalui website bank dan koran. Bank sentral pun tengah meninjau apakah dua saluran tersebut sudah cukup untuk menyampaikan informasi bagi masyarakat.

"Itu selain di web juga di koran 3 bulan sekali, jangan-jangan itu ngga terekspos juga oleh publik karena masing-masing orang aksesnya kan ngga sama. Mudah-mudahan aksesnya ini kepada masyarakat yang akan lebih baik," pungkasnya.

Berikut data SBDK perbankan (Juni 2011 dibanding Data Terakhir) yang dihimpun detikFinance dari masing-masing situs bank :

Bank Mandiri (30 September 2011)

Kredit Korporasi 11,25% turun menjadi 11,00%
Kredit Ritel 13,00% tetap 13,00%
Kredit Konsumer KPR 11,75% tetap 11,75%
Kredit Konsumer non KPR 13,25% turun menjadi 13,00%.

BNI (30 September 2011)

Kredit Korporasi 11,00% turun menjadi 10,75%
Kredit Ritel 13,05% turun menjadi 13,00%
Kredit Konsumer KPR 11,90% turun menjadi 11,80%
Kredit Konsumer non KPR 13,00% naik menjadi 13,15%.

BCA (31 Oktober 2011)

Kredit Korporasi 9,00% tetap 9,00%
Kredit Ritel 11,00% tetap11,00%
Kredit Konsumer KPR 9,50% turun menjadi 7,50%
Kredit Konsumer non KPR 10,05% turun menjadi 8,64%.

BII (5 Oktober 2011)

Kredit Korporasi 10,69% tetap 10,69%
Kredit Ritel 11,52% tetap 11,52%
Kredit Konsumer KPR 11,75% tetap 11,75%
Kredit Konsumer non KPR 10,37% tetap 10,37%

Bank Danamon

Kredit Korporasi 11,00% tetap 11,00%
Kredit Ritel 13,00% tetap 13,00%
Kredit Konsumer KPR 12,50% tetap12,50%
Kredit Konsumer non KPR n/a

Bank Permata (31 Oktober 2011)

Kredit Korporasi 11,00% tetap 11,00%
Kredit Ritel 11,25% tetap 11,25%
Kredit Konsumer KPR 12,00% tetap 12,00%
Kredit Konsumer non KPR 10,05% naik menjadi 10,50%

Bank ANZ-Panin (7 Oktober 2011)

Kredit Korporasi 11,77% turun menjadi 9,93%
Kredit Ritel 11,77% turun menjadi 10,14%
Kredit Konsumer KPR 12,27% -turun menjadi 10,68%
Kredit Konsumer non KPR 12,27% turun menjadi 10,93%

BRI (30 September 2011)

Kredit Korporasi 10,68% turun menjadi 10,22%
Kredit Ritel 12,86% turun menjadi 12,55%
Kredit Konsumer KPR 11,49% turun menjadi 11,07%
Kredit Konsumer non KPR 13,00% turun menjadi 12,92%

BTN (30 September 2011)

Kredit Korporasi 10,10% naik menjadi 11,09%
Kredit Ritel 10,10% naik menjadi 11,21%
Kredit Konsumer KPR 10,85% naik menjadi 11,69%
Kredit Konsumer non KPR 10,85% naik menjadi 11,98%

Bank CIMB Niaga (30 September 2011)

Kredit Korporasi 11,25% turun menjadi 11,10%
Kredit Ritel 11,50% turun menjadi 11,50%
Kredit Konsumer KPR 11,25% naik menjadi 11,30%
Kredit Konsumer non KPR 11,50% tetap 11,50%.

Sumber : Detik Finance

STANDART CHARTERED LUNCURKAN ATM NASABAH TUNA NETRA

2011-11-02T21:16:00.000+07:00

Satu lagi inovasi perbankan untuk menyasar nasabah dari kalangan disabled, yakni menyediakan layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berbasis audio. Layanan ATM spesial ini dinamakan Talking ATM, yang dikhususkan untuk memudahkan transaksi nasabah tuna netra. Standard Chartered Bank Indonesia memperkenalkan layanan Talking ATM, hari ini, di Jakarta.

Sajid Rahman, Country Head Consumer Banking Standard Chartered Bank, menuturkan, Indonesia merupakan negara pertama dalam jaringan Standard Chartered Bank di wilayah Asia Tenggara yang meluncurkan Talking ATM. Layanan serupa sebelumnya sudah diluncurkan kelompok bank asal Inggris ini di Korea, India, Uni Emirat Arab, dan Cina.

Layanan ATM Talking Stanchart ini menyediakan beberapa fitur. Pertama, bila menggunakan kartu ATM/debit Stanchart, nasabah bisa melakukan cek saldo, penarikan tunai, dan perubahan PIN kartu ATM. Kedua, bila menggunakan kartu ATM bank lain anggota jaringan ATM Bersama nasabah dapat melakukan cek saldo dan penarikan tunai.

Untuk tahap awal, layanan Talking ATM tersedia mulai 9 November 2011 di kantor pusat Standard Chartered di Menara Satrio Jakarta, kantor cabang Standard Chartered Kuningan di Atrium Mulia Jakarta, dan kantor cabang Surabaya di Jalan Basuki Rahmat.

Peresmian layanan Talking ATM merupakan bagian dari upaya Standard Chartered Bank merangkul segmen masyarakat yang memiliki gangguan penglihatan. Lewat program Seing is Believing, Standard Chartered Bank telah mendonasikan sekitar US$ 2 juta antara lain untuk operasi katarak gratis, perawatan diabetic retinopathy, dan pembagian kacamata.

SUMBER : KONTAN.CO.ID

Uang Kertas Rupiah Pecahan 20.000, 50.000 dan 100.000 Desain Baru Siap Diedarkan

2011-11-02T21:02:00.002+07:00

Dalam rangka meningkatkan perlindungan dari upaya pemalsuan serta mengoptimalkan fungsi elemen desain agar lebih memudahkan masyarakat mengenali keaslian uang Rupiah pada pecahan Rp20.000 Tahun Emisi (TE) 2004, Rp50.000 TE 2005 dan Rp100.000 TE 2004, Bank Indonesia secara resmi akan mengeluarkan dan mengedarkan Uang Kertas (UK) Rupiah Desain Baru ketiga pecahan tersebut mulai Senin, 31 Oktober 2011.

Dengan Pengeluaran dan Pengedaran ketiga uang kertas Desain Baru tersebut, diharapkan masyarakat akan dapat lebih cepat mengenali keaslian uang Rupiah dengan adanya penambahan unsur pengaman yang dapat dikenali tanpa menggunakan alat bantu. Disamping itu, diharapkan pula dapat meningkatkan perlindungan dari upaya-upaya pemalsuan uang karena kemajuan dalam teknologi cetak.

Perlu diketahui bahwa penyempurnaan desain ini secara visual bersifat minor dan bukan merupakan uang emisi baru. Perubahan untuk mengoptimalkan fungsi elemen desain atau up-grading pada masing-masing ketiga pecahan uang kertas tersebut meliputi:

1. Pecahan Rp20.000 Tahun Emisi (TE) 2004

a. Penambahan unsur pengaman rainbow printing di sebelah kanan gambar utama pada bagian depan uang berupa bidang berbentuk segi empat yang memiliki efek berubah warna (efek pelangi) apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;

b. Penambahan desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna hijau dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar di sebelah gambar utama pada bagian depan uang dan belakang uang;

c. Perubahan kode tuna netra (blind code) berupa dua buah empat persegi panjang yang semula tidak kasat mata (invisible) menjadi kasat mata dan terasa kasar apabila diraba (cetak intaglio), terletak di samping kiri gambar utama pada bagian depan uang;

2. Pecahan Rp50.000 Tahun Emisi (TE) 2005

b. Penambahan desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna oranye dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar di sebelah gambar utama pada bagian depan dan belakang uang;

c. Perubahan kode tuna netra (blind code) berupa dua buah segi tiga yang semula tidak kasat mata (invisible) menjadi kasat mata dan terasa kasar apabila diraba (cetak intaglio), terletak di samping kiri gambar utama pada bagian depan uang.

3. Pecahan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 2004

a. Penambahan unsur pengaman rainbow printing di atas gambar utama pada bagian depan uang berupa bidang berbentuk segi empat yang memiliki efek berubah warna (efek pelangi) apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;

b. Penambahan desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna merah dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar di sebelah gambar utama pada bagian depan dan belakang uang;

c. Perubahan kode tuna netra (blind code) berupa dua buah lingkaran yang semula tidak kasat mata (invisible) menjadi kasat mata dan terasa kasar apabila diraba (cetak intaglio), terletak di samping kiri gambar utama pada bagian depan uang.

d. Penambahan penulisan DEWAN PERWAKILAN DAERAH pada gambar utama di bagian belakang uang yang semula bertuliskan“MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT” menjadi “MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH”.

e. Menghilangkan unsur pengaman berupa Irisafe yang terletak di samping kanan gambar utama pada bagian depan uang.

Sementara itu, elemen desain utama lainnya seperti warna dominan uang, bahan uang, gambar utama dan ukuran uang adalah tetap atau tidak mengalami perubahan.

SUMBER : BANK INDONESIA

BI Rate Turun 25 BPS Menjadi 6,50%

2011-10-16T06:48:00.000+07:00

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2011 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,50%. Bank Indonesia juga akan tetap menempuh langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah khususnya dari dampak gejolak pasar keuangan global. Keputusan ini diambil sejalan dengan keyakinan Bank Indonesia bahwa inflasi pada akhir tahun ini maupun tahun depan akan berada di bawah 5%. Selain itu, langkah-langkah tersebut ditempuh sebagai antisipasi untuk memitigasi dampak penurunan kinerja ekonomi dan keuangan global terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Kedepan, Dewan gubernur akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global serta menempuh respon suku bunga serta bauran kebijakan moneter dan makroprudensial lainnya untuk memitigasi potensi penurunan kinerja perekonomian Indonesia tersebut dengan tetap mengutamakan pencapaian sasaran inflasi, yaitu 5%±1% pada tahun 2011 dan 4,5%±1% pada tahun 2012.

Dewan Gubernur terus mewaspadai tingginya risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global serta kecenderungan menurunnya kinerja perekonomian global akibat permasalahan utang dan fiskal di Eropa dan AS. Perhatian terutama ditujukan pada dampak jangka pendek melalui jalur finansial berupa melemahnya bursa saham, meningkatnya indikator risiko utang, dan tekanan pembalikan arus modal portofolio (capital reversals) oleh investor global dari emerging economies, termasuk Indonesia. Sementara itu, kinerja perekonomian global terindikasi melemah seperti tercermin pada perlambatan kegiatan produksi dan penjualan ritel yang disertai dengan tingkat keyakinan konsumen yang melemah di negara maju dan koreksi sejumlah harga komoditas internasional. Di sisi lain, tekanan inflasi mulai mereda, meski inflasi negara emerging markets masih relatif tinggi, sehingga terjadi pergeseran respon kebijakan moneter ke arah netral atau akomodatif. Kedepan, secara keseluruhan Dewan Gubernur melihat kecenderungan menurunnya pertumbuhan ekonomi negara maju, melambatnya volume perdagangan dunia, dan menurunnya harga komoditas global. Sementara itu di sektor keuangan, tingginya ekses likuiditas global dan persespi resiko investor masih akan mendorong tetap derasnya aliran modal asing masuk ke negara-negara emerging economies, termasuk Indonesia, baik dalam bentuk PMA maupun investasi portofolio.

Dewan Gubernur menilai bahwa fundamental ekonomi dan perbankan nasional tetap kuat di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2011 diperkirakan akan lebih tinggi, terutama didukung oleh konsumsi dan kegiatan investasi, sehingga secara keseluruhan tahun 2011 dapat mencapai 6,6%. Sejauh ini, dampak gejolak ekonomi global lebih dirasakan di pasar keuangan, sementara sektor riil relatif belum terpengaruh. Namun, perekonomian global yang melemah diperkirakan akan memengaruhi kinerja ekonomi domestik pada tahun 2012, baik melalui dampaknya pada pasar keuangan maupun terhadap kegiatan perdagangan internasional. Pertumbuhan ekonomi domestik tahun 2012 diprakirakan berada disekitar 6,5%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi yang tetap kuat dan investasi yang meningkat, namun ekspor akan menghadapi tekanan. Secara sektoral, seluruh sektor ekonomi diprakirakan akan tumbuh dengan baik. Sektor-sektor yang diprakirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi ke depan, antara lain sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor transportasi dan komunikasi.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV-2011 diprakirakan akan kembali surplus setelah mengalami tekanan akibat terjadinya aliran modal keluar pada triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan tahun 2011, NPI diprakirakan akan tetap mencatat surplus yang cukup besar. Surplus NPI ini diprakirakan akan tetap berlangsung pada tahun 2012 terutama didukung oleh surplus transaksi modal dan finansial yang terus meningkat, baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung. Sejalan dengan itu, cadangan devisa pada akhir September 2011 tercatat sebesar 114,5 miliar dolar AS, atau setara dengan 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Jumlah cadangan devisa tersebut lebih dari cukup untuk mendukung kestabilan nilai tukar Rupiah.

Nilai tukar Rupiah pada triwulan III-2011 mengalami tekanan, khususnya pada bulan September 2011. Pada triwulan III-2011, nilai tukar Rupiah melemah 2,42% (ptp) menjadi Rp8.790 per dolar dengan volatilitas yang meningkat. Namun, pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut masih sejalan dengan pergerakan nilai tukar mata uang negara kawasan. Tekanan terhadap rupiah antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya faktor risiko global akibat kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dunia. Selain itu, meningkatnya permintaan valas untuk memenuhi pembayaran impor turut menekan nilai tukar Rupiah. Kedepan, Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah guna mendukung terpeliharanya kestabilan makroekonomi.

Tekanan inflasi terus menurun. Inflasi IHK pada triwulan III-2011 tercatat sebesar 1,89% (qtq) atau 4,61% (yoy), lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tekanan inflasi ini berasal dari kelompok volatile food dan administered prices seiring dengan membaiknya pasokan, turunnya harga komoditas pangan internasional dan minimalnya kebijakan Pemerintah terkait harga komoditas strategis. Sementara itu, tekanan kelompok inti di luar kenaikan harga emas juga relatif terjaga baik karena kebijakan apresiasi nilai tukar pada periode sebelumnya dan masih cukup memadainya pasokan dalam merespon permintaan. Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada tahun 2011 diyakini akan lebih rendah dari 5%. Tahun 2012, inflasi akan tetap terkendali dan diprakirakan di bawah 5% seiring dengan terjadinya koreksi harga komoditas global dan melemahnya perekonomian dunia.

Stabilitas sistem perbankan tetap terjaga dengan fungsi intermediasi yang membaik meskipun terjadi gejolak pasar keuangan akibat pengaruh global. Stabilitas industri perbankan masih tetap terjaga dengan baik sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8% dan rendahnya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Sementara itu, penyaluran kredit untuk pembiayaan kegiatan perekonomian terus berlanjut, tercermin pada pertumbuhan kredit yang mencapai 23,8% (yoy) hingga akhir September 2011. Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas sistem perbankan dan mendorong fungsi intermediasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mendorong ke arah pertumbuhan kredit produktif sehingga perekonomian nasional tetap dapat mencapai pertumbuhan yang optimal di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian.

Masihkah UKM Kebal Krisis Global?

2011-10-07T14:23:00.000+07:00

Meskipun proteksi dilarang World Trade Organization (WTO), kenyataannya sejak krisis global 2008, sebanyak 16 negara melakukan proteksi terhadap produksi dalam negerinya, termasuk AS dan China, dengan mengharuskan membeli produksi dalam negeri.

Ketika 2008 terjadi krisis global disebutkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak terpengaruh dan terus bertahan. Bahkan, kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) terus meningkat. Pada 2011 kontribusinya mencapai 61,9% dari total PDB, dengan rincian 36,28% dari usaha mikro, 10,9% dari usaha kecil, dan 14,7% dari usaha menengah. Apakah UMKM mampu bertahan dikarenakan keberpihakan pemerintah untuk melindungi UMKM atau daya juang yang tinggi dari UMKM untuk terus bertahan ?

Saat ini hampir 99% dari total UMKM yang ada di seluruh Indonesia adalah usaha mikro yang notabene adalah sektor informal dan umumnya menggunakan bahan baku lokal, pasarnya lokal, sehingga tidak terpengaruh secara langsung krisis global. Kondisi ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih positif bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia ataupun yang dialami negara-negara advanced economies yang pada 2008 mengalami pertumbuhan negatif. Meskipun, pada saat recovery, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bergerak secepat negara-negara lain, khususnya di Asia.

Pada 2011 Amerika Serikat (AS) dan negara-negara Eropa kembali mengalami krisis ekonomi. Tentu situasinya tidak akan jauh berbeda dengan 2008, yaitu UMKM akan mampu bertahan, kecuali sebagian kecil usaha kecil dan menengah yang melakukan ekspor ke AS dan negara-negara Eropa yang akan mengalami penurunan ekspor.

Karena itu, dibutuhkan alternatif lain, yaitu mencari pasar lain di luar pasar tradisional AS dan negara Eropa atau memanfaatkan pasar dalam negeri yang sangat potensial yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh asing. Laporan World Economic Forum 2010 menempatkan pasar Indonesia pada ranking ke-15, menunjukkan negara lain menganggap Indonesia sebagai pasar yang potensial. Potensi ini yang belum dimanfaatkan UMKM secara maksimal.

Perkembangan UMKM di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan sehingga belum secara meyakinkan mampu bersaing dengan produk impor. Persoalan utama yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan infrastruktur dan birokrasi pemerintah terkait dengan perizinan dan peraturan-peraturan yang menghambat serta korupsi.

Dengan segala persoalan yang ada, potensi UMKM yang besar itu menjadi terhambat. Sehingga, yang terjadi sebenarnya, meskipun UMKM dikatakan mampu bertahan, dengan adanya krisis global, maka yang dihadapi UMKM kenyataannya akan lebih berat. Itu karena selain menghadapi krisis global, UMKM harus pula menghadapi persoalan domestik yang tidak kunjung terselesaikan. Bisa dibayangkan bila UMKM diperhatikan secara serius dan lebih baik dengan menghilangkan berbagai persoalan yang menghambat, maka fondasi ekonomi nasional akan bertambah kuat karena ekonomi tumbuh secara berkualitas dan pada akhirnya membuka lapangan kerja.

Seperti pascakrisis 2008, dengan terjadinya krisis di AS dan Eropa pada 2011, maka akan terjadi pelarian capital inflow ke emerging countries di Asia, termasuk Indonesia. Momen ini tentunya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah yang memiliki keterbatasan dana untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan UMKM. Bagaimana agar aliran modal yang masuk tidak hanya berjangka pendek yang sewaktu-waktu bisa ditarik, tapi diinvestasikan dalam jangka waktu yang lebih lama antara lain untuk pembangunan infrastruktur.

Ada hal lain selain krisis global dan berbagai persoalan yang dihadapi UMKM, yaitu liberalisasi perdagangan, misalnya China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA), di samping perjanjian-perjanjian lain. Pemerintah menyepakati perjanjian kerja sama CAFTA ataupun perjanjian lain tanpa mempersiapkan terlebih dahulu UMKM agar siap bersaing, misalnya dengan memperbaiki kualitas produk, harga bersaing, dan membuat peta produk impor sehingga positioning persaingan jelas. Belum lagi Indonesia dihadapkan pada ASEAN Community pada 2015. Bisa dibayangkan bila UMKM dibiarkan begitu saja, lama-lama UMKM yang disebut sebagai mampu bertahan dan tahan banting akan mati juga tanpa bisa berbuat apa-apa.

Dalam upaya memperkuat fundamental ekonomi nasional, pemerintah hendaknya juga meningkatkan investasi domestik dan memproteksi pasar dalam negeri sehingga pasar dalam negeri menjadi penyangga (buffer) untuk perekonomian nasional. Karena, meskipun proteksi dilarang World Trade Organization (WTO), kenyataannya sejak krisis global 2008, sebanyak 16 negara melakukan proteksi terhadap produksi dalam negerinya, termasuk AS dan China, dengan mengharuskan membeli produksi dalam negeri.

Jadi, apabila Indonesia juga melakukan hal yang sama, untuk menghindari kondisi yang lebih buruk pada produksi dalam negeri akibat terpaan berbagai situasi sah-sah saja. Selain itu, mari mulai mencintai produksi dalam negeri agar perekonomian nasional menjadi lebih kuat.

Sumber : Infobank

Efek Kebangkrutan AS dan Yunani

2011-10-05T17:32:00.000+07:00

Akibat jebakan krisis, rating utang AS anjlok menjadi AA+. Namun, Yunani lebih bangkrut lagi. Bagaimana imbasnya bagi perbankan Indonesia? Anjloknya ekonomi global akan mengurangi porsi investasi asing secara drastis.

Melewati pertengahan 2011, kondisi perekonomian global kembali terlihat memasuki cuaca buruk. Awal Agustus suatu lembaga rating terkemuka, Standard & Poor (S&P), menurunkan rating Amerika Serikat (AS) dari AAA ke AA+. Ini adalah suatu pukulan telak, mengingat rating puncak AAA telah dipegang AS sejak 1941. Krisis fiskal dan prospek ekonomi yang negatif adalah argumen S&P untuk melakukan downgrade atas status kredit AS.

Di Eropa permasalahan krisis fiskal bahkan lebih parah. Secara teknis, sebenarnya Yunani telah bangkrut dan sepenuhnya tergantung pada bantuan dana dari International Monetary Fund (IMF) dan Uni Eropa. Bantuan dana juga diberikan kepada Portugal dan Irlandia yang tengah mendekati kondisi bangkrut. Kalangan analis memperkirakan, Spanyol dan Italia segera menyusul.

Kejatuhan posisi fiskal negara-negara di Eropa dan AS akan menimbulkan kerugian (capital loss) bagi banyak lembaga keuangan besar dunia. Dengan posisi modal yang belum pulih dari krisis global lalu, hal itu akan kian memperburuk fungsi intermediasi. Kerugian juga akan dialami sektor riil yang akan menurunkan keyakinan (optimisme) bisnis.

Indonesia tentu tidak dapat menghindar dari perkembangan ekonomi global yang negatif itu. Dampak perkembangan ekonomi global akan terjadi melalui jalur perdagangan, keuangan, dan psikologis. Daya tahan yang tinggi seperti ketika menghadapi krisis global pada 2008-2009 dapat saja terjadi, mengingat kontribusi sektor perdagangan hanya sebesar 10%-15% terhadap pembentukan output nasional. Kendati demikian, dampak tak langsung terhadap konsumsi dan investasi (yang mencakup 70% kontribusi output nasional) melalui jalur keuangan dan psikologis lebih penting untuk diperhatikan.

Anjloknya kondisi ekonomi global akan menyebabkan pengurangan porsi investasi asing secara drastis. Porsi dana asing yang masuk ke pasar keuangan (portfolio investment, dikenal juga sebagai hot money) mencapai US$15,2 miliar pada 2010 atau 50% dari saldo neraca pembayaran. Meski tahun ini kontribusi portfolio investment diperkirakan sedikit menurun, porsi terhadap surplus neraca pembayaran masih dominan.

Pengurangan porsi investasi asing dapat terjadi secara tiba-tiba (sudden reversal)—dalam kondisi ini rupiah berpotensi mengalami tekanan besar. Kendati demikian, cadangan devisa yang dimiliki, yakni sebesar +/- US$120 miliar, diperkirakan dapat mengimbangi risiko ini. Di samping itu, berbagai indikator kerentanan, seperti rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), defisit fiskal, dan inflasi, berada dalam batas aman. Dengan demikian, potensi risiko dari sudden reversal dapat dikatakan cukup terkendali.

Pengawasan lebih ketat harus diberikan pada sektor keuangan, terutama perbankan. Berbeda dengan industri lain, menutup suatu bank bukan pekerjaan yang gampang, apalagi jika bank besar (memiliki risiko sistematis). Penutupan bank berpotensi menimbulkan dampak domino berupa persepsi negatif nasabah yang memicu penarikan dana besar-besaran dari sistem perbankan (bank rush).

Aspek terpenting yang perlu diperhatikan adalah pengelolaan risiko. Pengalaman yang ada menunjukkan dua sumber utama kerentanan perbankan, yakni penurunan kualitas aktiva produktif dan kerugian portofolio dagang (trading book), terutama dari valuta asing dan surat berharga.

Potensi risiko dari anjloknya kualitas aktiva produktif harus dievaluasi melalui penggunaan instrumen stress test. Stress test adalah suatu simulasi dampak kondisi ekonomi-bisnis yang ekstrem terhadap neraca dan posisi laba rugi bank (Jones et al, 2004).

IMF telah melaksanakan pengujian ini pada September 2010 dengan skenario kontraksi ekonomi sebesar 5%, kenaikan BI Rate 10%, dan depresiasi 50%. Temuan yang diperoleh, di antaranya risiko kredit adalah ancaman terbesar, dalam hal ini non performing loan (NPL) dapat melesat ke kisaran 31,5% dan 1/3 bank dalam sampel diprediksi harus melakukan rekapitalisasi—karena capital adequacy ratio (CAR) turun di bawah 8%.

Kerugian portofolio perdagangan terjadi ketika bank memiliki eksposur yang signifikan pada wilayah ekonomi bermasalah serta posisi devisa neto (PDN) yang tidak netral. Permasalahan juga dapat timbul karena transaksi-transaksi canggih (financial engineering). Yang terakhir ini lebih sulit terdeteksi karena otoritas harus melakukan investigasi terhadap buku bank.

Faktor lain yang berpotensi menimbulkan masalah adalah likuiditas. Kebijakan Bank Indonesia (BI) yang cenderung ekspansif—tercermin dari aturan giro wajib minimum (GWM) yang dikaitkan dengan loan to deposit ratio (LDR)—telah memberikan hasil. LDR telah meningkat dari 72,8% pada akhir 2009 menjadi 78,45% pada Mei 2011. Beberapa bank besar terlihat agresif mengejar target bebas penalti (LDR=78%). Bank Mandiri, misalnya, mengalami peningkatan LDR yang tajam, dari 65,4% menjadi 76,3% pada periode Desember 2010 ke Juni 2011.

Dalam kondisi likuiditas yang lebih ketat, dampak guncangan luar negeri akan lebih kuat karena transmisi pasar uang. Bank-bank akan secara agresif berburu dana yang berujung pada eksposur antarbank yang substansial dan biaya dana (cost of fund) yang tinggi. Yang terakhir ini akan menyebabkan suku bunga kredit makin tinggi.

Situasi yang lebih rumit terjadi ketika keputusan penutupan bank harus diambil saat terjadi krisis. Sebagai suatu bisnis dengan modal cekak, perbedaan antara situasi tidak likuid (illiquid) dan tidak sehat (insolvent) adalah tipis. Tak mudah membedakan kedua kondisi itu. Investigasi mendalam harus dilakukan.

Tentu saja aktivitas ini membutuhkan waktu yang “memadai”—sesuatu yang biasanya tidak tersedia dalam situasi krisis. Dengan demikian, pengambilan keputusan bailout memang dapat dikatakan sebagai suatu prosedur yang “cacat”, tapi harus ditempuh untuk mencegah dampak yang jauh lebih besar lagi, yakni hilangnya kepercayaan masyarakat serta kejatuhan perekonomian.

Dalam praktiknya, kebijakan bailout rawan akan moral hazard. Pemilik dan manajer bank memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan diri sendiri. Akibatnya, biaya bailout sering berakhir sebagai beban negara dan jumlahnya sangat substansial. Bailout (rekapitalisasi perbankan) Indonesia pada krisis 1998, misalnya, mencapai lebih dari Rp600 triliun dan biayanya masih dicicil hingga saat ini.

Melihat implikasi itu, jalan yang sebaiknya ditempuh adalah pengawasan yang melekat dan berkesinambungan terhadap perbankan, terutama mereka yang tergolong memiliki risiko sistemik. Sejalan dengan semangat Basel III, penekanan perlu diberikan pada ketersediaan modal, pengawasan yang efektif, dan transparansi informasi-disiplin pasar.

Sumber : Infobank

Bank Indonesia Terbitkan Kebijakan Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri

2011-10-04T22:40:00.000+07:00

Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan lalu lintas devisa terkait dengan penerimaan devisa hasil ekspor (DHE) dan devisa penarikan utang luar negeri (DULN). Dengan kebijakan ini, eksportir diwajibkan menerima DHE melalui bank devisa di Indonesia. Demikian juga, debitur utang luar negeri diwajibkan menarik DULN melalui bank devisa di Indonesia. Sesuai dengan UU No. 24 tahun 1999 mengenai Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, kebijakan ini tidak mewajibkan eksportir dan debitur untuk berapa lama menyimpan DHE dan DULN tersebut di perbankan dalam negeri dan/atau mengkonversikannya ke mata uang Rupiah.

Kebijakan ini sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tujuan utamanya adalah untuk memperkuat stabilitas makroekonomi khususnya stabilitas nilai tukar Rupiah. “Kebijakan ini diyakini dapat meningkatkan kesinambungan pasokan devisa ke pasar valas domestik, sehingga ketergantungan terhadap dana jangka pendek yang bersifat spekulatif (hot money) berkurang dan nilai tukar Rupiah akan lebih stabil”, demikian ditegaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution. Semakin besarnya devisa yang masuk ke dalam negeri juga akan menjadi sumber dana bagi pembiayaan berbagai aktivitas ekonomi dan peningkatan kegiatan usaha perbankan nasional. Selain itu, kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas statistik ekspor, impor, utang luar negeri, neraca pembayaran (balance of payment) dan monitoring devisa sehingga mendukung kebijakan moneter maupun kebijakan perpajakan dan kepabeanan.

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012. Pada prinsipnya, semua DHE wajib diterima bank domestik paling lambat 3 bulan setelah tanggal ekspor sesuai di dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Untuk tahun 2012 (masa transisi), DHE paling lambat diterima 6 bulan setelah tanggal PEB. Bagi eksportir yang sudah memperjanjikan penerimaan DHE tidak melalui bank domestik, diberikan masa transisi 1 tahun hingga 31 Desember 2012. Sementara itu, DULN yang wajib ditarik melalui bank devisa di Indonesia adalah devisa utang luar negeri yang ditarik secara cash/tunai, berupa non revolving loan agreement dan surat – surat berharga utang (debt securities). Penarikan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum berlakunya kebijakan ini tidak wajib dilakukan melalui bank devisa di domestik.

Kebijakan tersebut secara rinci diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.13/20/PBI/2011 tanggal 30 September 2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri. Bersamaan dengan itu, telah disesuaikan pula peraturan mengenai Pemantauan Lalu Lintas Devisa Bank dalam PBI No.13/21/PBI/2011 tanggal 30 September 2011 dan peraturan mengenai Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri dalam PBI No.13/22/PBI/2011 tanggal 30 September 2011. Ketiga peraturan tersebut bersama dengan ringkasan dan tanya-jawab mengenai pokok-pokok kebijakan DHE dan DULN ini dapat diakses melalui website Bank Indonesia.

BI Rate Tetap 6,75%, Batas Bawah Koridor Suku Bunga Operasi Moneter Diperlebar Menjadi 150 bps

2011-09-10T12:29:00.002+07:00

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 8 September 2011 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,75%. Dalam rangka mendorong kegiatan di pasar uang antar bank di tengah besarnya ekses likuiditas selama ini, Bank Indonesia memperlebar batas bawah koridor suku bunga operasi moneter yang semula 100 bps menjadi 150 bps di bawah BI rate. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas perekonomian di tengah meningkatnya ketidakpastian sistem keuangan global yang dipicu masalah utang AS dan Eropa. Meskipun gejolak yang ditimbulkan ketidakpastian perekonomian global masih terbatas, Bank Indonesia terus mencermati dampak penurunan kinerja ekonomi dan keuangan global terhadap kinerja perekonomian Indonesia ke depan. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan mengambil respon suku bunga serta bauran kebijakan moneter dan makroprudensial lainnya untuk memitigasi potensi penurunan kinerja perekonomian Indonesia tersebut dengan tetap mengutamakan pencapaian sasaran inflasi, yaitu 5%±1% pada tahun 2011 dan 4,5%±1% pada tahun 2012. Bank Indonesia juga akan mempererat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam rangka mengantisipasi dampak penurunan ekonomi dan keuangan global tersebut.

Dewan Gubernur menilai bahwa sejauh ini kinerja perekonomian domestik menunjukkan ketahanan yang baik di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2011 diprakirakan akan mencapai 6,6%, ditopang oleh ekspor, konsumsi dan investasi. Ekspor diprakirakan masih tumbuh cukup tinggi sejalan dengan prakiraan masih tingginya realisasi perdagangan dunia serta harga komoditas internasional. Namun selanjutnya pengaruh penurunan pertumbuhan ekonomi global diprakirakan akan mulai terasa pada kinerja ekspor Indonesia. Di sisi lain, konsumsi masih tetap kuat sejalan dengan optimisme konsumen dan prakiraan peningkatan belanja Pemerintah sebagaimana pola historisnya. Sementara itu, kegiatan investasi juga meningkat, didukung oleh perkembangan proyek infrastruktur dan kebijakan Pemerintah mendukung investasi. Secara sektoral, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi masih berasal dari sektor perdagangan, hotel & restoran, sektor transportasi & komunikasi, dan sektor industri.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III-2011 diprakirakan mengalami surplus yang lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Impor diperkirakan akan terus terakselerasi seiring dengan kegiatan ekonomi domestik yang meningkat, sehingga tekanan terhadap transaksi berjalan cenderung meningkat. Namun, hal tersebut masih dapat diimbangi oleh surplus transaksi modal dan finansial, meskipun sempat mengalami tekanan akibat perkembangan situasi global. Sejalan dengan itu, cadangan devisa pada akhir Agustus 2011 tercatat sebesar 124,6 miliar dolar AS, atau setara dengan 7,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Nilai tukar Rupiah cenderung menguat meskipun relatif terbatas. Pada bulan Agustus 2011, nilai tukar Rupiah secara rata-rata menguat tipis 0,05% ke level Rp 8.525 per dolar AS dengan volatilitas yang menurun, meskipun sempat tertekan oleh faktor sentimen global terkait kekhawatiran terhadap prospek ekonomi AS dan Eropa. Penguatan Rupiah masih ditopang oleh fundamental ekonomi domestik yang kuat dan imbal hasil yang menarik. Bank Indonesia terus memonitor perkembangan nilai tukar Rupiah dan memastikan kecukupan likuiditas Rupiah dan valas yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar domestik.

Tekanan inflasi terkendali. Inflasi IHK pada bulan Agustus 2011 tercatat sebesar 0,93% (mtm) atau 4,79% (yoy). Melihat perkembangan ke depan, inflasi IHK hingga akhir tahun 2011 diperkirakan akan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Tekanan inflasi pada bulan Agustus berasal dari inflasi inti yang terkait dengan harga komoditas global, terutama emas, yang mengalami peningkatan, serta harga komoditas yang meningkat sejalan dengan faktor musiman, seperti biaya pendidikan dan angkutan udara. Sementara itu, inflasi volatile foods relatif terkendali di tengah meningkatnya permintaan seiring dengan hari raya Idul Fitri. Hal ini didukung oleh pasokan bahan makanan yang terjaga dengan baik. Di sisi lain, inflasi kelompok administered prices tercatat minimal karena tidak adanya kebijakan harga Pemerintah untuk komoditas strategis. Proyeksi inflasi kelompok volatile foods dan administered prices hingga akhir tahun 2011 cenderung lebih rendah, masing-masing karena perbaikan pasokan yang ditunjang oleh impor dan kecenderungan harga minyak dunia yang menurun. Berbagai kecenderungan pada kelompok volatile foods dan administered prices tersebut diperkirakan dapat meredam tekanan inflasi IHK secara keseluruhan tahun 2011.

Stabilitas perbankan tetap terjaga dengan fungsi intermediasi yang membaik. Stabilitas industri perbankan masih tetap terjaga dengan baik, sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8% dan rendahnya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Sementara itu, penyaluran kredit hingga akhir Agustus 2011 mencapai 24,2% (yoy) yang sebagian besar disalurkan untuk pembiayaan kegiatan perekonomian yang produktif. Namun, Bank Indonesia tetap mencermati perkembangan kredit pada beberapa sektor yang cenderung konsumtif. Bank Indonesia berupaya mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan dalam mendukung ekspansi perekonomian nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati dampak penurunan kinerja ekonomi dan keuangan global terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Dewan Gubernur melihat kecenderungan menurunnya pertumbuhan ekonomi negara maju, melambatnya volume perdagangan dunia, dan menurunnya harga komoditas global. Sementara itu, tingginya ekses likuiditas global dan persepsi risiko investor masih akan mendorong tetap derasnya aliran modal asing masuk ke negara-negara emerging economies, termasuk Indonesia, baik dalam bentuk PMA maupun investasi portofolio. Secara keseluruhan kecenderungan ini berpotensi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan inflasi Indonesia pada 2012, sementara aliran masuk modal asing dan apresiasi Rupiah diprakirakan akan berlanjut meskipun dengan volatilitas yang lebih tinggi. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia akan mengambil respon suku bunga serta bauran kebijakan moneter dan makroprudensial lainnya untuk memitigasi potensi penurunan kinerja perekonomian Indonesia tersebut dengan tetap mengutamakan pencapaian sasaran inflasi, yaitu 5%±1% pada 2011 dan 4,5%±1% pada 2012. Bank Indonesia juga akan mempererat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam rangka mengantisipasi dampak penurunan ekonomi dan keuangan global tersebut.

Sumber : Bank Indonesia

BI: Bank Bisa Blokir Rekening Penipu

2011-09-07T20:20:00.000+07:00

Ketua Tim Mediasi Bank Indonesia, Sondang Martha Samosir, menegaskan bahwa bank memiliki cara untuk memininalisir tindak kejahatan yang mengunakan modus penipuan rekening perbankan. Bank bisa menutup atau membekukan sementara rekening pelaku penipuan.

"Sudah ada terobosan hukum untuk dapat melakukan pengecekan rekening si penipu, pengembalian dana kepada nasabah, pembekuan rekening sementara hingga penutupan rekening" . Terobosan baru ini dikenal dengan nama Bye Laws penanganan transaksi terhadap rekening simpanan nasabah yang menggunakan identitas tidak benar. Saat ini menjadi Standar Operating Procedure (SOP) bank untuk mengantisipasi penipuan rekening melalui transfer dana kepada nasabah.

"Melalui bye laws ini, diharapkan antara bank yang satu dengan bank lain bisa melakukan pengecekan langsung dan melakukan pembekuan transaksi sementara bagi rekening si penipu sehingga dananya tidak bisa keluar ataupun masuk ketika nasabah sudah mentransfer,"

Namun, perlu diingat bahwa nasabah harus secepat mungkin melaporkan ke bank agar dana yang ditransfer tidak diambil oleh pelaku penipuan. Modus penipuan melalui transfer dana biasanya menggunakan rekening dengan indentitas yang dibuat secara palsu.

“Namun, dengan bye laws dan laporan nasabah maka rekening tersebut bisa tidak lagi diaktifkan,” kedepannya bye laws akan disempurnakan dengan UU tindak pidana pencucian uang. Hal ini perlu dilakukan guna menghindari adanya beda makna. Nasabah pada waktu akan membuat rekening awal atau baru harus memberikan mandat pada pihak bank jika ada transaksi mencurigakan dalam rekening bisa diatasi secara langsung, ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya tindakan kejahatan.

Sumber : Vivanews

BISNIS EMAS

2011-09-07T07:00:00.000+07:00

Dalam dekade 1930-an yang dikenal sebagai masa kelam ekonomi dunia. Great American Despression. Coba lihat film “Cinderella Man”, film layar lebar yang menceritakan seorang juara dunia tinju berat ringan yang untuk makan saja terpaksa harus mengantri. Sungguh kondisi ekonomi yang parah. Kondisi ini masih diperparah dengan adanya perang dunia I sehingga banyak orang rela untuk berperang daripada bekerja.

Untuk mengatasi kekelaman ekonomi dikala itu, maka dibuat dan ditandatanganilah perjanjian Bretton Woods sesuai nama hotel tempat perjanjian tersebut ditanda-tangani.. Salah satu isi dari perjanjian tersebut ialah membatasi percetakan atau pembuatan mata uang, bila tanpa disertai cadangan emas yang cukup bagi negara yang bersangkutan. Walaupun pada akhirnya perjanjian ini dibatalkan oleh Amerika di tahun 1971, namun satu kesimpulan yang diperoleh adalah “The Mother of all money is GOLD”. ( Induk dari semua mata uang adalah emas ). Hal ini lah yang menjadikan pentingnya emas dalam dunia perekonomian modern, pasca Great American Despression.

EMAS VS PERANG

Ada satu kelakuan emas yang hampir selalu terjadi. Setiap ada ketidak pastian di bidang ekonomi, maka harga emas akan selalu meroket. Fakta sebaliknya, setiap ada kepastian (baca: kondisi perekonomian yang terus meningkat) maka harga emas akan menurun. Dengan demikian, setiap kali terjadi perang atau ancaman perang, maka harga emas akan meroket. Bicara perang disini bukan hanya tentang senjata dan peluru tetapi juga ketidak pastian di bidang ekonomi. Bila kita runut maka menjelang perang teluk di bulan Agustus 1990 dapat disaksikan harga emas mencapai titik tertinggi di level 415US$/Troy Ounce. Ditahun 2008, ketika mulai terjadi perang terhadap krisis Subprime Mortgage, maka emas juga mulai meroket dan tembus hingga level 1000US$/Troy Ounce ke atas. Kondisi ketidak pastian ini terus berlanjut sampai sekarang.

EMAS VS KAMBING

Secara intelektual sudah dibahas tentang emas. Mari simak analisa berikut. Ada satu indikator yang cukup luar biasa tentang emas yaitu cukup bandingkan emas dengan harga kambing.. Semenjak di jaman Nabi Muhammad, harga 1 ekor kambing setara dengan 3 gram emas. Bila emas saat ini berada di 1150US$/TO dan 1US$ = Rp.9450,- maka 1 gram emas setara dengan Rp.350.000,-. Dan berdasarkan info terakhir sesudah hari raya kurban harga kambing saat ini sekitar Rp.800.000,-. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh 1 ekor kambing dibutuhkan cuma 2 gram lebih emas. Inipun artinya harga emas masih terlalu tinggi bila dibandingkan harga kambing.

Sumber : Bisnis Emas

Tabungan Emas

2011-09-06T07:00:00.000+07:00

Menabung dalam bentuk dana tunai atau uang adalah hal yang biasa. Kini bank berlomba untuk menerbitkan tabungan dalam bentuk investasi emas. Dan penabung pun nantinya bisa mendapatkan emas 24 karat dari hasil tabungan emas nya. Pada awalnya tabungan emas ini dipelolori oleh Bank HSBC Syariah, namun sekarang Bank Syariah Mandiri (BSM) pun tak mau ketinggalan dengan menerbitkan tabungan investasi emas yang menggunakan portofolio emas 24 karat.

Dalam Tabungan emas Bank Syariah Mandiri (BSM), setiap nasabah nantinya akan diberikan sertifikat kepemilikan emas. Bentuk fisik emas akan disimpan di BSM atau di vendor yang telah ditentukan, satuan kepemilikan emas minimum sebesar 10 gram dan kelipatannya. Nasabah yang ingin memiliki tabungan investasi emas bisa langsung mendatangi BSM dan membuka rekening. Setoran dari nasabah yang berupa dana tunai akan dikonversi menjadi harga emas, sehingga bisa terlihat berapa gram emas yang ditabung. Untuk patokan harga kita aka mengacu ke LME (London Metal Exchange).

Minat investasi dalam bentuk emas ini cukup tinggi karena harga emas dari tahun ke tahun terus naik yang bisa mencapai 20-30 persen per tahun.

Sumber : Bisnis Emas

Pemerintah Bakal Tambah utang Rp 191,4 Triliun di 2012

2011-09-05T20:39:00.000+07:00

Tahun depan, pemerintah Indonesia berencana mencari utang Rp 191,4 triliun untuk membiayai anggaran yang rencananya bakal defisit sebesar Rp 125,6 triliun. Demikian terungkap dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2012 yang dikutip. Dikatakan penarikan/penerbitan utang tersebut akan dipenuhi melalui penerbitan surat utang neto Rp 134,6 triliun, penarikan pinjaman proyek Rp 39,1 triliun, penarikan pinjaman program Rp 16,9 triliun, dan penarikan pinjaman dalam negeri neto Rp 860 miliar.

Pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui utang akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai faktor diantaranya biaya dan risiko utang, perkembangan
kondisi pasar keuangan, kapasitas daya serap pasar SBN, country ceiling/single country limit masing-masing lender, dan kebutuhan kas negara. Adapun kebijakan pembiayaan melalui utang di 2012 yang akan ditempuh adalah:

Mengutamakan sumber utang dari dalam negeri melalui penerbitan SBN rupiah;
Menarik pinjaman luar negeri yang tidak mengandung ikatan politik dan memiliki terms and conditions yang dapat diterima;
Menggunakan pinjaman luar negeri terutama untuk pembiayaan proyek investasi;
Menggunakan penerusan pinjaman kepada BUMN dan Pemda untuk mendukung pembangunan infrastruktur terutama terkait dengan energi, fasilitas pembiayaan infrastruktur, pelabuhan, air minum, dan penanggulangan banjir;
Melakukan pengelolaan risiko utang (refinancing, tingkat bunga, dan nilai tukar);
Melakukan pendalaman pasar SBN domestik untuk memperkuat basis investor lokal dan mengurangi ketergantungan pada sumber utang luar negeri.

Di 2012 pinjaman luar negeri neto ditetapkan sebesar negatif Rp 292,3 miliar yang terdiri dari penarikan pinjaman bruto sebesar Rp 56 triliun, dan pembayaran jatuh tempo pinjaman luar negeri sebesar Rp 47,3 triliun.

Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman proyek sebesar Rp 39,1 triliun yang didalamnya termasuk penerusan pinjaman sebesar Rp 9 triliun dan pinjaman program sebesar Rp 16,9 triliun. Pemenuhan pinjaman program di 2012 diharapkan akan bersumber dari World Bank, ADB, dan JICA.

Sumber : Pemerintah Bakal Tambah utang Rp 191,4 Triliun di 2012

Krisis Global dan Daya Tahan Perbankan

2011-09-05T17:00:00.000+07:00

DPR perlu segera mengesahkan undang-undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sebagai payung jika terjadi krisis. Jangan sampai masalah politik antara kubu koalisi dan oposisi di dalam negeri menciptakan kecemasan yang bisa memicu ketidakstabilan.

Penurunan rating Amerika Serikat dari AAA+ menjadi AA+, dari predikat sangat aman menjadi aman, oleh perusahaan rating Standard & Poor’s (S&P) telah mengguncang dunia. Penurunan rating ini merupakan yang pertama sepanjang sejarah AS. Para investor kalang kabut. China meriang karena cadangan devisanya banyak tersimpan dalam surat utang pemerintah AS.

Kondisi yang tak jauh berbeda terjadi di Kawasan Eropa. Italia dan Spanyol diperkirakan menyusul Yunani yang lebih awal masuk kubangan krisis. Kawasan Eropa telah mengekspor kecemasan ke berbagai pelosok dunia mengiringi AS yang utangnya juga sudah melewati produk domestik bruto (PDB) dengan beban utang US$14,58 triliun.

Kepanikan atas penurunan rating AS menjalar ke seluruh dunia. Perusahaan-perusahaan besar di AS lebih suka memegang uang tunai lebih banyak dibandingkan dengan membeli surat utang pemerintah AS sebagaimana selama ini dilakukan. Trauma kejatuhan Lehman Brothers pada 2008 telah menghantui sejumlah korporasi besar. Sebut saja Apple, Microsoft, Cisco, Pfizer, dan Google.

Cash is the king. Itulah yang dianut perusahaan-perusahaan besar dalam mengantisipasi penurunan rating pemerintah AS. Langkah ini pun telah memicu sejumlah bank di Eropa kesulitan memperoleh akses dana. Adanya rumor tentang kebangkrutan bank yang terus berembus seperti memutar ulang tragedi Lehman Brothers. Pinjaman antarbank di Eropa juga sedang dilanda distrust.

Apakah krisis akan datang ke perbankan Indonesia? Tak ada seorang pun yang dapat memastikan krisis tidak datang atau krisis akan datang. Jika melihat rasio utang pemerintah terhadap PDB, angkanya memang masih kecil, masih 26%. Itu artinya dari sisi ketahanan pinjaman Indonesia masih cukup aman dibandingkan dengan Italia, Spanyol, Portugal, dan bahkan AS sendiri.

Dari sisi tersebut seharusnya Indonesia aman, apalagi ekonomi Indonesia tidak tergantung pada pasar luar negeri karena ekspor Indonesia juga masih 29% dari PDB. Lagi pula, Indonesia banyak melakukan ekspor barang komoditas yang selalu dibutuhkan pasar Eropa dan AS. Setidaknya daya tahan ini menjadi satu modal penting agar pasar tidak bergerak negatif, kendati kondisi AS dan Eropa dapat dipastikan merusak ukuran-ukuran makro-ekonomi.

Namun, harus diakui, penurunan rating AS telah membuat shock pasar modal. Ada investor asing yang keluar dari pasar modal. Tidak hanya itu. Menurut catatan Bank Indonesia (BI), ada aliran dana asing keluar, yang diindikasikan terjadi penurunan kepemilikan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, terjadi sedikit penurunan cadangan devisa. Namun, sebaliknya, sejumlah investor mulai masuk reksa dana sehingga pasar bergerak dan menahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak terlalu anjlok.

Di sektor keuangan sebelumnya BI mengingatkan bakal terjadi bubble akibat pembiayaan sektor otomotif yang tidak mengindahkan prinsip loan to value, prinsip kehati-hatian dengan uang muka (down payment atau DP) yang lebih besar dengan mengutamakan kualitas kredit.

Namun, beberapa kalangan menyebut bahwa bubble dari sisi pembiayaan otomotif sepertinya belum akan terjadi, kendati sinyal dari BI ini harus tetap diperhatikan. Kalangan perbankan pun mempunyai keyakinan kuat bahwa sektor perbankan sekarang ini berbeda dibandingkan dengan ketika krisis 1989. Pada 2008 krisis global memang telah memakan korban, tapi hanya satu bank, yaitu Bank Century. Langkah pemerintah menyelamatkan Bank Century waktu itu adalah untuk menyelamatkan industri perbankan, bukan menyelamatkan pemilik bank.

Langkah pemerintah yang cepat itulah sehingga kondisi perbankan tidak terkena dampak yang lebih luas. Psikologi masyarakat tidak menjurus ke arah negatif sehingga perbankan dapat berkembang dengan pencapaian laba yang terus meningkat dengan daya tahan yang terus meningkat pula.

Saat ini, berdasarkan data-data mutakhir BI, perbankan nasional mempunyai likuiditas dan ketahanan modal yang relatif sangat baik. Risiko pasar tidak banyak terganggu karena perbankan tidak menyimpan dananya di pasar uang internasional. Posisi rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio atau CAR) yang masih di atas 17% secara teknis cukup kuat dengan likuiditas yang tergambar di penempatan SBI dan SBN.

Dilihat dari cabang bank asing, bank-bank Eropa dan AS tidak menguasai pasar perbankan di Indonesia dan lebih relatif aman karena cabang bank asing di Indonesia bisnisnya kebanyakan di pasar dalam negeri, seperti kartu kredit dan beberapa perusahaan besar ternama di Indonesia.

Pasar dalam negeri, seperti kredit mikro, kecil, dan menengah (MKM) menjadi penopang perbankan. Kendati bank-bank swasta besar sudah dimiliki asing, para pemilik umumnya dari Asia yang tidak terlalu terganggu krisis Eropa dan AS—karena sejatinya bank-bank, baik bank asing, bank swasta, maupun bank BUMN, benar-benar tidak tergantung pada pasar luar negeri, tapi lebih banyak masuk pasar dalam negeri. Pendek kata, dalam enam bulan ini kondisi perbankan masih akan tetap segar bugar.

Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah memelihara sentimen positif dan mengurangi kecemasan dengan memberikan sinyal yang positif, baik dari BI maupun dari pemerintah. Lebih penting dari itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga segera mengesahkan undang-undang (UU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sebagai payung jika terjadi krisis. Jangan sampai masalah politik antara kubu koalisi dan oposisi di dalam negeri menciptakan kecemasan yang bisa memicu ketidakstabilan

BI Tetap Nilai Kredit Sektor Properti Berpotensi Bubble

2011-09-04T11:57:00.000+07:00

Dengan kondisi tertentu, kucuran kredit konsumsi di salah satu sektor bisa menimbulkan kejenuhan (bubble) ekonomi. Dari semua sektor, manakah yang dianggap Bank Indonesia (BI) paling berbahaya, dan dalam konsisi seperti apakah bubble ekonomi bisa terjadi ?

Bank Indonesia (BI) menilai kucuran, kredit di sektor properti tetap berpotensi terjadi bubble (kejenuhan) ekonomi, bila mayoritas kredit digunakan masyarakat untuk berinvestasi yang sifatnya spekulasi.

“Itu (kredit konsumsi) kita lihat detilnya konsumsi ke mana, kan tidak semua membhayakan. Itu yang paling membahayakan kalau terjadi spekulasi di sektor properti,” tukas Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Wimboh A. Santoso. Saat ini bank sentral belum bisa memastikan ada atau tidaknya bubble di sektor perumahan. Namun, dengan kenyataan kebutuhan perumahan di Indonesia sangatlah besar, diharapkan tidak akan digunakan masyarakat untuk melakukan spekulasi.

“Apalagi kan jumlah penduduk Indonesia banyak, jadi secara riil kebutuhan perumahannya banyak. Nah, kecuali kalau nanti jumlah rumah yang spekulasi untuk simpen saja, itu juga menimbulkan tidak ada multi player efek-nya,” ujar Wimboh.

BI mencatat, selama 2011 sampai Juni (year to date), kucuran kredit konsumsi mencapai Rp66,3 triliun, yang terbagi atas kredit properti mencapai Rp17,9 triliun, kredit kendaraan bermotor Rp12,6 triliun, kredit multiguna Rp14,5 triliun dan kredit bukan lapangan usaha lainnya (termasuk di dalamnya kartu kredit) mencapai Rp21,3 triliun.

“Jadi perumahan itu sebenarnya lebih banyak didominasi yang tipenya di bawah tipe 70 (luas 70 meter persegi), jadi 45% kredit yang di bawah tipe 70, untuk pengadaan apartemen-apartemen di kota-kota besar, lebih banyak yang di bawah tipe 70, karena pemerintah juga ikut mendorong lewat program-program rumah murah.

Sumber : Majalah InfoBank

Pengaruh Kenaikan Harga Emas Terhadap Inflasi Masih Kecil

2011-09-03T17:26:00.004+07:00

Dalam sejarahnya, indikator yang paling memengaruhi inflasi di Tanah Air adalah bahan makanan. Namun, di luar itu ada juga indikator lain, seperti emas, yang belakangan ini harganya terus melambung. Seberapa besarkah emas memengaruhi inflasi ?

Pengaruh kenaikan harga emas terhadapi tingkat inflasi di Indonesia tidak besar, sangat jauh bila dibanding dengan bobot makanan, yang dampaknya demikian terasa kala tahun lalu pemerintah kesulitan menjaga pasokan bahan pokok.

“Dalam hitungan index CPI (consumer price index), bobot emas kecil, yang paling besar itu kan makanan, sekitar 20%. jadi dampak kenaikan harga emas terhadap inflasi di Indonesia relatif kecil,” tutur Pengamat Ekonomi Standard Chartered Fauzi Ichsan. Menurutnya, kendati kenaikan harga emas sangat tajam, hal tersebut tidak akan berlangsung lama. Selama Agustus, lanjutnya, emas mengalami overbought (kelebihan pembelian), sementara bursa saham oversold (kelebihan penjualan), sehingga dalam waktu dekat akan terjadi koreksi.“Akan ada koreksi. Akan ada titik equilibrium (keseimbangan) baru di mana harga emas akan melemah kembali, sementara harga bursa saham akan seimbang,” tandasnya.

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan, inflasi Indonesia tahun ini benar-benar akibat pengaruh dari beberapa komoditas, utamanya bahan pangan, adapun di luar komoditas yang memengaruhi adalah emas, namun tidak besar.“Inflasi bulan Agustus 0,8%, lebih kuat karena memang menjelang lebaran. Tetapi kita melihat inflasi sampai akhir tahun akan menurun.

BANK PALING AMAN DI ASIA PADA TAHUN 2011

2011-09-01T07:56:00.000+07:00

Majalah Global Finance (GFmag.com) menetapkan 10 Bank Paling Aman di Asia di Tahun 2011, berdasarkan dalam survei eksklusif melalui evaluasi jangka panjang peringkat kredit-dari Moody `s, Standard & Poor dan Fitch-aset dan total. Berikut Bank teraman di Asia tahun 2011 versi Majalah Global Finance :

Bank DBS (Singapura)
Oversea-Chinese Banking Corporation (Singapura)
United Overseas Bank (Singapura)
China Development Bank (Cina)
Agricultural Development Bank of China (Cina)
Shizuoka Bank (Jepang)
Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ (Jepang)
Sumitomo Mitsui Banking Corporation (Jepang)
Shinkin Bank Sentral (Jepang)
Bank Taiwan (Taiwan)

ANCAMAN BLACK HOLE PEREKONOMIAN DUNIA

2011-08-31T09:17:00.000+07:00

Perekonomian Amerika Serikat (AS) memperlihatkan kemajuan yang cukup berarti setelah didera depresi ekonomi pada 2008. Hal ini dapat terlihat dari masih berjalannya perusahaan perusahaan raksasa dunia di AS seperti Apple, Wall Mart, dan lainnya.

Namun, perlambatan kepulihan ekonomi mulai memperlihatkan tanda-tanda dini yang semula tak terduga. Adanya Tea Party dan sabotase partai Republik ternyata menjadi hambatan utama pemulihan perekonomian AS. Keputusan Standard and Poor dalam menurunkan peringkat AS merupakan keputusan yang tidak profesional di mana perhitungan mereka keliru sebesar USD2 triliun.

Jelas bahwa Standard and Poor telah memasuki ranah politik yang mencoba memancing dalam air keruh. Dunia tidak melupakan dosa Standard and Poor dalam menciptakan hampir semua krisis ekonomi baik nasional, regional, dan dunia. Krisis ekonomi Asia pada 1997 yang lalu juga merupakan dosa dari Standard and Poor.

Begitu pula dengan krisis pada 2008 di AS. Standard and Poor telah melakukan tindakan tercela yang tidak memberikan rating sesuai dengan kepantasan yang ada. Standard and Poor tampaknya mencoba membuat black hole dalam perekonomian dunia sehingga hedge fund memiliki kesempatan untuk melakukan aksi ambil untung termasuk dalam posisi short.

Jika mencermati pidato Obama, sangat mungkin Standard and Poor telah disetir oleh kekuatan tertentu dalam partai Republik. Dengan demikian, pembangunan ekonomi di AS telah terperangkap oleh perang dengan musuh di dalam selimut mereka sendiri. Demokrasi yang seharusnya menjadi alat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan telah gagal mencapai misinya.

Demokrasi justru menjadi gridlock bagi pembangunan itu sendiri. Keinginan kubu partai Republik untuk memberikan batasan utang bagi anggaran belanja AS telah membuat perekonomian AS semakin menghadapi pertumbuhan ekonomi yang semakin memburuk.

Dengan kata lain, kubu ini mempertahankan kebijakan ekonomi yang prosiklis (procylical) seperti juga yang dijalankan IMF dan Bank Dunia. Kebijakan ekonomi yang prosiklis juga membuat perekonomian Eropa semakin terbelit oleh produktivitas yang rendah, bahkan Inggris kini memasuki kerusuhan sosial yang terus semakin buruk.

Di sinilah juga penekanan sama yang hendak dilakukan partai Republik di AS yang ujungnya sebetulnya sangat sederhana yaitu tidak menginginkan Obama kembali menjadi presiden AS untuk kedua kalinya. Tanpa intervensi seperti itu, sebetulnya Obama sudah mengalami hambatan yang sangat besar akibat krisis ekonomi pada 2008.

Produktivitas perekonomian AS masih lemah begitu pula dengan unit labour cost yang juga semakin mahal. Untuk itulah, Ben Bernanke menjamin bahwa tingkat suku bunga akan berada pada level nol persen hingga 2013.

Kegagalan Ekonomi

Langkah Bernanke merupakan langkah yang sangat tepatuntuk memotong keinginan Standard and Poor dalam meningkatkan biaya modal di AS sehingga kebijakan prosiklis terus dapat diterapkan. AS sebetulnya masih dapat mengandalkan peluru Ben Bernanke yang lain seperti quantitative easing tahap ketiga yang sampai saat ini belum dikeluarkan.

Dengan quantitative easing, consumer demand dapat terus dijaga, sementara inflasi dapat terus dipertahankan rendah, selain juga membuat program ekonomi supply side China menjadi terhambat. Saat ini China terus memacu perekonomiannya dengan pembangunan berbasis supply side.

Baru-baru ini China meluncurkan pesawat stealth dan aircraft carrier mereka yang pertama. China terus membiayai program mereka ini dengan beragam cara termasuk dengan melakukan dual initial public offering (IPO) bagi perusahaan-perusahaan mereka, khususnya dengan memanfaatkan pasar uang Hong Kong.

Ini perlu juga dilakukan selain untuk mematok nilai tukar yuan terhadap dolar pada kisaran 6,4 sehingga daya saing China terus dapat dipertahankan dalam rangka mendukung program supply side mereka. Langkah China ini membuat obligasi pemerintah berbasis mata uang Swiss meningkat tertinggi sejak Mei 2009.

Risikonya T Bill AS akan terus tertekan. Tanpa quantitative easing tahap tiga saja saat ini sudah turun menjadi 2,17 persen yang merupakan titik terendah sejak Januari 2009. Masih ada ruang untuk terus turun lebih dalam. Krisis baru-baru ini juga membuat harga emas naik yang ironisnya juga diikuti oleh kenaikan harga pangan secara cross section.

Negara yang tidak mampu meningkatkan produksi pangannya akan menjadi korban perekonomian black hole seperti Somalia. Dengan demikian, perekonomian black hole terperangkap oleh dua tipe error. Tipe kesalahan pertama adalah error akibat The Fed tidak melakukan cukup tindakan sehingga pasar secara kejam mengalami penurunan drastis.

Sedangkan tipe kesalahan yang kedua adalah The Fed akan menolong perekonomian dunia dan pasar akan secara cepat pulih kembali. Kedua tipe kesalahan itu akan semakin dominan akhir-akhir ini. Risikonya krisis akan semakin akut menuju black hole ekonomi di mana penerimaan pajak di AS terancam turun.

Hal ini sudah terjadi di California pada Juli lalu yang turun sebesar 10 persen di bawah ekspektasi. Inilah dampak lanjutan dari kesalahan keputusan yang dibuat lembaga rating seperti Standard and Poor yang bersifat prokebijakan ekonomi prosiklis. Langkah tersebut menyebabkan kedua tipe error tersebut semakin membesar yang berpotensi menyebabkan black hole economy.

Inilah harga politik yang harus dibayar oleh pemerintahan Obama yang pernah mencoba akan mengatur lembaga rating agar menjadi lembaga yang lebih profesional yang tidak bersifat prosiklis untuk menghindari perekonomian black hole.

ACHMAD DENI DARURI
President Director Center for Banking Crisis
Sumber : Okezone

CARA AMAN BERTRANSAKSI KARTU KREDIT

2011-08-30T06:30:00.000+07:00

Pengguna kartu kredit sejatinya tidak perlu takut dengan debt collector. Yang perlu diantisipasi adalah agar kartu kredit tersebu jangan sampai terkena maling pembobol kartu kredit. Bagaimana caranya ?

Kejahatan kartu kredit makin hari makin canggih. Makanya, pemilik kartu harus ekstra hati-hati. Menurut Dewan Eksekutif Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) Dodit W. Prabojakti, ada beberapa tips bagi pengguna kartu kredit untuk menghindari penyalahgunaan kartu kredit.

Kartu kredit dan dokumen terkait harus selalu dalam pengawasan pemegang kartu. Artinya, bila kartu hilang, harus segera dilaporkan ke bank yang bersangkutan agar pemblokirannya cepat.
Kalau bertransaksi via internet, carilah tempat yang aman. ”Jangan di tempat umum yang gampang disadap, baik itu nomor kartu maupun apa pun.
Bila menginginkan belanja lewat fasilitas online shopping, carilah provider yang bereputasi baik. “Jangan memberikan nomor kartu dan expired-nya. Karena, merchant tertentu, dengan consumer memberikan nomor kartu yang 16 digit dan masa expired itu, sudah berhak mendebit
Kalau bank penerbit menelepon dan menanyakan transaksi terakhir, jawablah secara jujur. Sebab, bisa jadi, ada kejanggalan transaksi di kartu Anda. Itu kalau ingin kartu kredit Anda aman alias tidak dibobol.

sumber : Infobank

50 BANK PALING AMAN DIDUNIA TAHUN 2011

2011-08-29T20:27:00.000+07:00

Global Finance menetapkan 50 Bank Paling Aman di Dunia tahun 2011, Bank yang Aman tersebut dipilih melalui evaluasi jangka panjang dengan memperhitungkan peringkat kredit-dari Moody `s, Standard & Poor, Asset serta standar lainnya yang diakui dan terpercaya serta kredibilitas terhadap dunia keuangan secara keseluruhan. Berikut 50 Bank Paling Aman di Dunia Tahun 2011 versi Global Finance :

1. KfW (Jerman)

2. Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) (Prancis)

3. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (Belanda)

4. Zürcher Kantonalbank (Swiss)

5. Landwirtschaftliche Rentenbank (Jerman)

6. Rabobank Group(Belanda)

7. Landeskreditbank Baden-Württemberg (Jerman)

Nederlandse Waterschapsbank (Belanda)

8. Banque et Caisse d'Épargne de l'État Banque et (Luksemburg)

9. NRW.Bank (Jerman)

10. Banco Santander (Spanyol)

11. Royal Bank of Canada (Kanada)

12. National Australia Bank Limited (Australia)

Commonwealth Bank of Australia (Australia)

13. Toronto-Dominion Bank (TD Bank) (Kanada)

14. Westpac Banking Corporation (Australia)

15. BNP Paribas

16. HSBC Holdings (Inggris)

17. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (Spanyol)

18. Scotiabank (Bank of Nova Scotia) (Kanada)

Australia and New Zealand Banking Group Australia (Australia)

19. DBS Bank (Singapura)

20. Caisse centrale Desjardins (Kanada)

21. Crédit Agricole (Prancis)

22. Nordea Bank (Swedia)

23. Svenska Handelsbanken (Swedia

24. BNY Mellon (Amerika Serikat)

25. Oversea-Chinese Banking Corporation Oversea (Singapura)

26. United Overseas Bank (Singapura)

27. Crédit Lyonnais Crédit Lyonnais (Prancis)

28. Pohjola Bank (Finlandia)

29. Credit Suisse Group (Swiss)

30. BMO Financial Group (Kanada)

31. Cassa Depositi e Prestiti (Italia)

CIBC (Kanada)

32. Banco Español de Crédito (Banesto) (Spanyol)

33. Deutsche Bank(Jerman)

34. JPMorgan Chase (Amerika Serikat)

35. Société Générale (Prancis)

36. Wells Fargo (Amerika Serikat)

37. Intesa Sanpaolo (Italia)

38. China Development Bank (Cina)

39. Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) (Prancis)

Landesbank Baden-Württemberg (Jerman)

40. US Bancorp US (Amerika Serikat)

41. Nationwide Building Society (Inggris)

42. Agricultural Development Bank of China (Cina)

43. Shizuoka Bank (Jepang)

44. Northern Trust Corporation(Amerika Serikat)

45. CoBank, ACB(Amerika Serikat)

46. National Bank of Abu Dhabi (Uni Emirat Arab)

47. National Bank of Kuwait (Kuwait)

48. Pictet & Cie (Swiss)

49. Barclays Group (Inggris)

50. Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Bank of Tokyo-(Jepang)

Beberapa Bank memiliki peringkat yang sama,dikarenakan memiliki nilai rating yang sama

Sumber : Global Finance

RAHASIA SUKSES MENDAPATKAN KREDIT DI BANK

2011-08-29T00:48:00.000+07:00

Mengajukan kredit ke bank susah-susah gampang. Jika salah mempersiapkan data, bukannya dana yang didapat, yang ada malah pengajuan kredit kita ditolak. Lalu, bagaimana caranya?

Dalam menjalani hidup, kebutuhan memang bisa datang kapan saja. Bahkan, terkadang muncul tanpa diduga-duga. Apalagi bagi yang bergelut di dunia wirausaha. Saat persaingan bisnis makin ketat, perlu inovasi agar bisa memenangi persaingan atau setidaknya bertahan. Namun, inovasi kadangkala membutuhkan suntikan modal yang tak sedikit.

Saat seperti itulah kehadiran bank sangat dibutuhkan, yakni untuk membantu mengatasi masalah permodalan melalui skema kredit. Masalahnya, mengajukan kredit ke bank itu susah-suah gampang. Sering kali orang menganggap sepele saat ia mengajukan proposal pinjaman ke bank. Setelah dua pekan menunggu, kucuran kredit dari bank pun tak juga kunjung diterima, yang datang malah surat penolakan.

Nah, tips berikut barangkali bisa membantu Anda dalam mengajukan pinjaman ke bank.

Anda harus tahu terlebih dulu jenis kredit yang akan diajukan dan untuk kebutuhan apa. Apakah kredit modal kerja, kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan mobil, biaya pendidikan, atau kebutuhan lain. Dengan demikian, saat datang ke bank, Anda sudah memiliki gambaran jenis kredit yang akan diajukan. Jangan lupa melakukan penghitungan atau estimasi dana yang dibutuhkan.
Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Dokumen standar yang biasanya diperlukan saat mengajukan kredit antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), slip gaji asli jika karyawan, nomor pokok wajib pajak (NPWP), dan kartu keluarga. Jika pengajuan pinjaman untuk perusahaan, biasanya perlu menyertakan akta pendirian perusahaan. Lalu, dokumen legalitas usaha yang lain, seperti NPWP, SIUP, SITU, TDP atau SKDU. Tidak ada salahnya membuka website bank bersangkutan utnuk mengetahui secara lengkap syarat pengajuan kredit.
Jangan lupa menyertakan rekening koran tabungan. Biasanya, rekening koran yang dibutuhkan dalam jangka waktu tiga bulan terakhir. Rekening koran ini biasanya sebagai bahan rujukan penghasilan yang diterima setiap bulannya.
Sebelum mengajukan pinjaman ke bank, ada baiknya melakukan investigasi kecil-kecilan, misalnya mencari tahu reputasi bank tersebut. Hal ini bisa dilakukan terhadap beberapa bank sehingga bisa membandingkan antara bank satu dan bank yang lain. Jangan terburu-buru saat memilih bank. Cari tahu kelebihan maupun kekurangannya. Mencari tahu berapa lama proses kredit, mulai dari pengajuan sampai dengan kredit cair.
Selain melakukan investigasi kecil-kecilan, ada baiknya juga mendengarkan testimoni dari orang-orang yang pernah mengajukan pinjaman ke bank. Hal ini penting sebagai bahan pertimbangan sebab adakalanya apa yang dijanjikan bank tidak sesuai dengan praktik. Sebagai contoh, bank sering memberikan tenggang waktu dua minggu untuk proses kredit, tapi kenyataannya jadwal meleset.
Cari tahu berapa suku bunga kredit di bank tersebut. Apakah suku bunga flat, fixed atau floating sehingga punya patokan dan bisa memprediksi cicilan per bulannya. Lihat suku bunga kredit di beberapa bank sehingga bisa mendapatkan yang terbaik.
Perhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk proses kredit tersebut. Untuk kredit pemilikan rumah, misalnya, ada biaya administrasi bank dan notaris.
Jangan lupa meminta pihak bank untuk memberikan simulasi kredit. Dengan total penghasilan yang ada, berapa kredit yag bisa didapatkan. Kemudian, perhitungkan jangka waktu cicilan kredit tersebut. Pertimbangkan juga, selama jangka waktu pembayaran tersebut, kebutuhan apa yang terbilang besar sehingga bisa mengganggu cicilan kredit. Contohnya, biaya pendidikan anak.
Memperhitungkan kemampuan bayar adalah hal yang utama. Jangan sampai, setelah kredit disetujui malah pontang-panting membayar angsurannya. Paling tidak, angsuran kredit tidak lebih tinggi dari 30% dari penghasilan.
Coba cek ke Bank Indonesia untuk mengetahui apakah punya masalah dengan bank atau tidak. Sebagai contoh, punya tunggakan kartu kredit atau tidak. Sebab, hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi bank pemberi kredit. Jika ada masalah, segera selesaikan agar kredit yang diajukan bisa lekas cair.
Jika kredit yang diajukan sudah berada di tangan, jangan lupa untuk mengalokasikan kredit tersebut sesuai dengan tujuan awal. Jangan sampai, dana yang didapat terbang tak tentu rimbanya.
Tertiblah membayar cicilan kredit dan jangan menunda-nunda membayar tagihan jika dana memang telah tersedia.

Sumber : Infobank

BI: Jelang Lebaran, Kebutuhan Likuiditas Masyarakat Capai Rp77 Triliun

2011-08-28T00:13:00.000+07:00

Kendati telah mengalokasikan dana sebesar Rp61,4 triliun untuk kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadhan, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat jauh lebih besar mencapai Rp77 triliun sampai 26 Agustus 2011.

Bank Indonesia (BI) mencatat, penarikan dana tunai mencapai Rp77 triliun sampai Jumat, 26 Agustus 2011, melampaui proyeksi bank sentral yang sebelumnya memperkirakan kebutuhan dana tunai sampai Hari Raya Idul Firi 1432 H sebesar Rp61,4 triliun.

“Masyarakat semakin besar penghasilannya, pembayaran gaji ke-13 pemerintah bulan ini mencapai Rp8 triliun hingga Rp9 triliun, kenaikan gaji pensiunan Rp4 triliun. Tentu saja libur panjang mempengaruhi,” tukas Deputi Direktur Peredaran Uang BI Adnan Juanda, kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2011.

Menurutnya, penarikan dana tersebut juga dilakukan oleh perbankan yang memerlukan likuditas dalam menghadapi libur panjang. Dana tersebut akan digunakan untuk mengisi anjungan tunai mandiri yang diandalkan dalam melayani nasabah ketika kantor cabang tutup.

Kendati demikian, bank sentral menyatakan naiknya penarikan dana tersebut tidak mempengaruhi kas dana di bank kantor pusat BI dan perwakilan.

Selama lebaran kantor perwakilan di daerah bisa mendistribuskan kas cadangan ke masyarakat tanpa harus izin dari kantor pusat. Di luar lebaran, penggunaan dana cadangan tersebut harus seizin dari kantor pusat.

“Kas BI tetap tersedia, tidak terganggu. Di luar itu proyeksi itu ada kas cadangan yang ada di tiap-riap kantor BI,” ucap Adnan.

Menurut data BI, penarikan dana oleh masyarakat meningkat secara signifikan dalam 2 hari terakhir, yakni Kamis dan Jumat. Dalam 2 hari tersebut terjadi penarikan sekitar Rp22,87 triliun dibanding dengan penarikan selama kumulatif selama bulan Ramadhan yang hingga Rabu, 24 Agustus tercatat sebesar Rp54,31 triliun.

Direktur Peredaran Uang BI Muhammad Dahlan mengatakan, persedian dana di bank sentral masih sangat aman mencapai Rp120 triliun. Menurutnya, penarikan dana besar-besaran oleh masyarakat tersebut hanya terjadi ketika musim Lebaran.

“Setelah lebaran uang akan masuk lagi jadi arus balik lagi ke BI. Selain itu uang dibelanjakan oleh masyarakat juga akan kembali ke bank dan nantinya juga akan masuk ke BI,” tandasnya.

Untuk kebutuhan likuiditas selama bulan Ramadhan, sebelumnya BI menyiapkan dana sebesar Rp61,4 triliun, dengan rincian sebanyak Rp47,1 triliun merupakan uang pecahan besar (UPB) dan sebesar Rp7,2 triliun merupakan uang pecahan kecil (UPK). UPK sendiri adalah uang dengan nominal Rp10.000 ke bawah, sementara UPB uang nominal Rp20.000 ke atas

QUO VADIS KEMERDEKAAN EKONOMI

2011-08-19T21:49:00.000+07:00

Tepat pada 17 Agustus 2011 ini, genap 66 tahun usia kemerdekaan Indonesia. Makna kemerdekaan bukan sekadar mengenang dan merefleksikan jihad pembebasan oleh para pejuang dari penindasan militer dan penjajahan kolonialis.

Kemerdekaan mesti diletakkan sebagai upaya mewujudkan cita-cita bersama, sebagaimana dititahkan dalam pembukaan konstitusi kita.

Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 menyebutkan, "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur."

Terdapat dua poin penting yang perlu digarisbawahi. Pertama, Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai diktum pembebasan dari penjajahan, menandai fase awal yang mengantarkan bangsa Indonesia ke depan “pintu gerbang” menuju cita-cita berbangsa dan bernegara.

Namun kini, setelah 66 tahun berlalu, Indonesia sudah tidak lagi berada di depan pintu gerbang, tetapi telah sampai dalam esensi kemerdekaan itu sendiri, yaitu berikhtiar merealisasi cita-cita bersama sebagai mandat kemerdekaan.

Kedua, cita-cita bersama Indonesia untuk “merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur” merupakan ultimate goal keberadaan NKRI. Tentunya cita-cita luhur itu tidak dapat diraih hanya dengan simsalabim.

Cita-cita itu harus dimaterialisasi melalui formulasi strategis, program kerja sistematis, kebijakan publik yang mengabdi pada kepentingan rakyat (public service oriented), dan agenda-agenda progresif yang realistis dan terukur.

Tafsir atas cita-cita bersama itu salah satunya termaktub pada Sila Kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Secara filosofis, keadilan ekonomi sebagai faktor krusial terkait hajat hidup keseluruhan rakyat pada dasarnya berinisiasi dengan substansi kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi.

Pada posisi ini, kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi bukan hanya diukur dari hitungan statistik ansich semisal penurunan angka kemiskinan, melainkan hadirnya kedaulatan ekonomi, merujuk pada kata “berdaulat” sebagai salah satu poin cita-cita kemerdekaan.

Aspek Ketergantungan

Kemandirian ekonomi tidak berarti menutup diri dari percaturan ekonomi bangsa-bangsa di dunia, lantas mencukupi seluruh kebutuhan ekonomi nasional hanya dari sisi domestik. Kemandirian ekonomi berarti mengelola secara mandiri aset-aset yang menguasai hajat hidup rakyat banyak sebagaimana amanat Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3 UUD 1945.

Pengelolaannya dilimpahkan kepada BUMN sebagai perusahaan negara. Kemandirian ekonomi secara prinsipiil mengandung political concern meningkatnya bargaining position di hadapan negara-negara maju. Posisi tawar inilah yang kini kian luntur, seiring lunturnya watak kemandirian ekonomi nasional.

Menarik menyimak analisis yang dikemukakan Ahmad Erani Yustika (2007) dari The Economic Reform Institute, bahwa pengertian kemandirian mula-mula mesti dikaitkan dengan faktor internal sebagai sumber terciptanya kebergantungan.

Dengan demikian, untuk menemukan arah kemandirian ekonomi nasional, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi sebab-sebab internal (internal causes) kebergantungan ekonomi terhadap negara-negara maju dan kekuatan asing.

Pertama, kebergantungan tercipta karena ketidakmampuan suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan kekuatan- kekuatan internal. Pengambil kebijakan salah dalam memformulasikan sektor basis yang menjadi keunggulan faktor produksi (endowment) negara. Kesalahan ini secara sistematis menyebabkan negara tergantung kepada luar negeri.

Kedua, beragam kebijakan operasional justru kerap menciptakan ketergantungan. Muncul industri padat modal yang bergantung teknologi asing dan produk impor yang digunakan untuk melayani pola konsumsi masyarakat elite.

Ketiga, globalisasi tidak lantas dimaknai sebagai pembukaan pasar tanpa batas sehingga seluruh bidang barang/komoditas ekonomi bebas dimasuki oleh asing. Globalisasi seharusnya dimengerti sebagai kebebasan untuk melakukan pertukaran kepentingan ekonomi yang saling menguntungkan, sehingga bila terdapat praktik transaksi ekonomi yang merugikan maka salah satu pihak bebas pula untuk menggagalkan atau memproteksi kepentingan domestiknya.

Kini harus diakui bahwa ekonomi nasional masih sangat bergantung pada negara maju dan kekuatan asing. Ketiga indikator tersebut menunjukkan kesalahpahaman sistem nalar tentang positioning ekonomi nasional di tengah kontestasi ekonomi global.

Problem Kemandirian

Selain kesalahpahaman sistemik di atas, terdapat beragam problem sumber daya dan manajerial pengelolaan aset negara yang menghalangi terwujudnya kemandirian ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya BUMN yang mengalami pailit dan kebangkrutan.

Keseluruhan BUMN berjumlah 142, baik perusahaan umum (perum) maupun perusahaan perseroan (persero), diperkirakan mempunyai aset diperkirakan sekira Rp2.500 triliun. Aset sebesar itu belum mampu secara maksimal memberi kontribusi signifikan bagi negara.

Hanya sekira Rp50 triliun-Rp60 triliun per tahun atau dua sampai tiga persen dari keseluruhan aset yang mampu diberikan BUMN. Apabila dikelola secara efektif dan efisien, dengan aset yang dimiliki seharusnya BUMN bisa memberikan kontribusi jauh lebih besar, antara lima sampai enam persen atau minimal Rp150 triliun per tahun.

Itu pun sangatlah kecil dibandingkan Temasek (holding BUMN milik Singapura) yang mampu memberikan keuntungan bagi negara sekira sembilan persen. Kondisi serbasulit yang melingkupi BUMN itu sering kali melahirkan alternatif-alternatif jalan pintas, seperti program privatisasi.

Terlebih, secara struktural pemerintah sudah tidak mandiri untuk memformulasikan kebijakan ekonomi karena ketergantungan terhadap utang asing, khususnya lewat Bank Dunia dan IMF.

Di luar itu, korporasi-korporasi besar dunia juga mudah mendikte kebijakan ekonomi domestik dengan kekuatan modal yang dimiliki. Jadi, kesalahan-kesalahan itulah yang harus kita luruskan sekarang dengan momentum kemerdekaan.

IR ERIKO SOTARDUGA BPS
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan

sumber : okezone.com

BI meluncurkan "Info UMKM" Sebagai Microsite Baru Pengganti DIBI.

2011-08-18T21:56:00.000+07:00

Dalam rangka partisipasi pengembangan UMKM, berbagai fasilitas telah diberikan oleh Bank Indonesia antara lain berupa penyediaan informasi melalui website Bank Indonesia. Diawali dengan penyediaan Sistem Informasi Pengembangan Usaha Kecil atau dikenal dengan isitilah SIPUK pada tahun 1998. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, maka pada tahun 2008, SIPUK lebih dikembangkan menjadi Data dan Informasi Bisnis Indonesia (DIBI).

Selanjutnya, sebagai langkah penyempurnaan untuk kemudahan pengguna dan penyesuaian kebutuhan masyarakat, maka diluncurkan microsite terbaru sebagai pengganti DIBI yaitu Info UMKM. Beberapa penyempurnaan dari DIBI yaitu :

Perubahan nama dan lokasi
- Perubahan nama microsite menjadi lebih fokus pada UMKM : dari semula DIBI (Data dan Informasi Bisnis Indonesia) diubah menjadi Info UMKM.
- Pergeseran tata letak dalam website BI agar lebih strategis, posisi digeser dari kiri bawah menjadi langsung terlihat saat web BI dibuka (berdampingan dengan menu Investor Relation Unit).
Pemurnian content
Informasi yang tidak terkait langsung dengan pengembangan UMKM di DIBI dipindahkan ke menu lain di halaman utama website Bank Indonesia, yaitu Kajian Ekonomi Regional (KER) akan direlokasi ke menu Publikasi dan Statistik Ekonomi Daerah (SEKDA) yang selama ini terdapat di Statistik dan juga DIBI, hanya akan terdapat di menu Statistik.
Penambahan Sub Menu UMKM Baru
Terdapat beberapa menu baru antara lain sentra UMKM (saat ini terdapat 20 sentra yang terdiri dari 268 UMKM dan akan terus bertambah) serta kisah sukses UMKM. Menu baru ini diharapkan dapat menjadikan website Info UMKM Bank Indonesia sebagai fasilitator antara pembeli dan penjual secara virtual dan memberikan inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya. Adapun menu yang selama ini ada di DIBI seperti komoditi unggulan, pola pembiayaan, statistik kredit UMKM, data base profil UMKM, dll tetap akan ada dalam Info UMKM.
Bahasa yang user friendly dan layout yang lebih mudah bagi pengguna
Untuk lebih memudahkan pengguna, maka info UMKM menggunakan bahasa populer. Selain itu, untuk mengakomodir hasil penelitian dari KBI yang terkait dengan pengembangan UMKM, disediakan submenu khusus Penelitian Regional yang ditampilkan dalam bentuk peta yang menarik.

Sumber : BI

Kegiatan Operasional BI Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) dan Layanan Kas dalam rangka Hari Libur Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah

2011-08-15T23:34:00.000+07:00

Sehubungan dengan libur Idul Fitri 1 Syawal 1432 Hijriyah dan cuti bersama, dengan ini diberitahukan jadwal BI Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) dan Layanan Kas BI, sbb:

Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS
1. Jumat, tanggal 26 Agustus 2011
  1. Jam Operasional Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS diperpanjang selama 1 (satu) jam; dan
  2. Seluruh window time transaksi diperpanjang secara proporsional kecuali untuk transaksi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS.
2. Hari Senin s.d Jumat, tanggal 29 Agustus s.d 2 September 2011
  Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS tidak beroperasi.
3. Hari Senin dan Selasa, tanggal 5 dan 6 September 2011
  1. Jam Operasional Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS diperpanjang selama 1 (satu) jam; dan
  2. Seluruh window time transaksi diperpanjang secara proporsional kecuali untuk transaksi tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS.
4. Hari Rabu, tanggal 7 September 2011
  Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS beroperasi secara normal.
SKNBI diatur sebagai berikut :
1. Hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2011
  1. Seluruh Kegiatan Penyelenggaraan SKNBI diadakan, kecuali Kliring Penyerahan Wilayah Kliring Jakarta dan Surabaya, ditiadakan.
  2. Jam Operasional SKNBI diatur sebagai berikut :
    1. Kliring Kredit Siklus 1 dilaksanakan sesuai jadwal yang berlaku;
    2. Jadwal Kliring Kredit Siklus 2 diperpanjang proporsional 1 (satu) jam;
    3. Jadwal kegiatan Kliring Debet secara nasional diperpanjang proporsional 1 (satu) jam, sementara untuk jadwal Kliring Debet secara lokal ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggaran Kliring Lokal.
  3. Mekanisme Penyediaan Pendanaan Awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit diadakan sesuai dengan jadwal yang berlaku.
2. Hari Senin s.d Jumat, tanggal 29 Agustus 2011 s.d. 2 September 2011
  Seluruh kegiatan Penyelenggaraan SKNBI ditiadakan.
3. Hari Senin, tanggal 5 September 2011
  1. Seluruh Kegiatan Penyelenggaraan SKNBI diadakan, kecuali Kliring Pengembalian H+1 Wilayah Kliring Jakarta dan Surabaya, ditiadakan.
  2. Jam Operasional SKNBI diatur sebagai berikut :
    1. Kliring Kredit Siklus 1 dilaksanakan sesuai jadwal yang berlaku;
    2. Jadwal Kliring Kredit Siklus 2 diperpanjang proporsional 1 (satu) jam;
    3. Jadwal Kliring Debet secara nasional diperpanjang proporsional 1 (satu) jam, sementara untuk jadwal Kliring Debet secara lokal ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggaran Kliring Lokal.
  3. Mekanisme Penyediaan Pendanaan Awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit diadakan sesuai dengan jadwal yang berlaku.
4. Hari Selasa, tanggal 6 September 2011
  1. Seluruh Kegiatan Penyelenggaraan SKNBI diadakan dengan jadwal operasional sebagai berikut :
    1. Kliring Kredit Siklus 1 dilaksanakan sesuai jadwal yang berlaku;
    2. Jadwal Kliring Kredit Siklus 2 diperpanjang proporsional 1 (satu) jam;
    3. Jadwal Kliring Debet secara nasional diperpanjang proporsional 1 (satu) jam, sementara untuk jadwal Kliring Debet secara lokal ditetapkan oleh masing-masing Penyelenggaran Kliring Lokal.
  2. Mekanisme Penyediaan Pendanaan Awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit diadakan sesuai dengan jadwal yang berlaku.
5. Hari Rabu, tanggal 7 September 2011
  1. Seluruh Kegiatan Penyelenggaraan SKNBI diadakan sesuai jadwal yang berlaku.
  2. Mekanisme Penyediaan Pendanaan Awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit diadakan sesuai dengan jadwal yang berlaku.
Layanan Kas
1. Jumat, 26 Agustus 2011, layanan kas beroperasi secara normal.
2. Senin s/d Jumat, 29 Agustus 2011 s.d. 2 September 2011, layanan kas ditiadakan.
3. Senin, 5 September 2011, layanan kas beroperasi normal sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Yang perlu diperhatikan dari pemasaran produk/jasa Perbankan?

2011-08-15T20:19:00.000+07:00

Kita tentunya telah mengenal Marketing Mix, yaitu bauran pemasaran yang terdiri dari 4 P: Product, Price, Promotion dan Place. Untuk perusahaan Jasa ditambah 2 P lagi, yaitu: People dan Process. Bagaimana penerapan bauran pemasaran pada pada produk dan jasa Bank? Serta apakah yang disebut dengan Triangle Marketing?

a. Penerapan Bauran Pemasaran pada Produk dan Jasa Bank
Pembahasan penerapan bauran pemasaran pada produk dan jasa perbankan dapat dilihat sebagai berikut:

Product. Yang penting diperhatikan dalam desain dan produk jasa Bank adalah atribut yang menyertai, seperti : sistem, prosedur dan pelayanannya. Desain produk dan jasa Bank juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan ukuran bentuk, dan kualitas.
Price. Pengertian harga dalam produk dan jasa Bank, berupa kontra prestasi dalam bentuk suku bunga, baik untuk produk simpanan maupun pinjaman, serta fee untuk jasa-jasa perbankan.
Promotion. Kegiatan promosi pada produk dan jasa Bank pada umumnya dilakukan melalui iklan di media masa, atau televisi. Konsep kegiatan promosi secara menyeluruh meliputi advertising, sales promotion, public relation, sales trainning, marketing research & development.
Place. Atau disebut juga saluran distribusi. Saluran distribusi produk dan jasa Bank, berupa Kantor Cabang, yang secara langsung menyediakan produk dan jasa yang ditawarkan. Dengan semakin majunya teknologi, saluran distribusi dapat dilakukan melalui saluran telekomunikasi seperti telepon dan jaringan internet.
People. Ciri bisnis bank adalah dominan nya unsur personal approach, baik dari jajaran front office, back office sampai tingkat manajerial. Para pekerja Bank dituntut untuk melayani nasabah secara optimal.
Process. Meliputi sistem dan prosedur, termasuk persyaratan ataupun ketentuan yang diberlakukan oleh Bank terhadap produk dan jasa Bank. Sistem dan prosedur akan merefleksikan penilaian, apakah pelayanan cepat atau lambat. Pada umumnya nasabah lebih menyenangi proses yang cepat, walaupun bagi Bank akan menimbulkan risiko yang lebih tinggi. Penggunaan teknologi yang tepat guna serta kreativitas yang prima diperlukan, untuk suatu proses yang cepat namun aman.

b. Pemasaran produk dan jasa Bank menggunakan Triangle Marketing.
Di dalam memasarkan produk dan jasa Bank, maka Bank berusaha memuaskan nasabahnya, agar tidak berpaling pada pesaing. Di dalam konsep pemasaran produk dan jasa perbankan, dikenal istilah Triangle Marketing, yaitu meliputi berbagai kegiatan pemasaran, yang satu dan lainnya saling berinteraksi secara optimal.
Kegiatan pemasaran yang saling berinteraksi digolongkan menjadi tiga, yaitu:

Internal Marketing (IM)
Eksternal Marketing (EM) dan
Interactive Marketing (ITM)

Internal Marketing adalah garis yang menghubungkan antara employee dan Bank. Agar bisa memasarkan produk Bank, maka Bank tidak boleh melupakan para karyawannya, mereka harus diberikan sosialisasi tentang produk dan jasa Bank apa saja yang dapat dipasarkan kepada nasabah. Dengan demikian para karyawan dapat memahami semua produk dan jasa yang ditawarkan Bank nya, dan dapat membantu memberikan informasi kepada nasabah jika diperlukan.
Eksternal Marketing adalah garis yang menghubungkan antara nasabah dengan Bank. Hubungan langsung antara nasabah dan Bank pada umumnya melalui petugas front office atau Customer Service. Disini petugas front office akan berusaha memberikan penjelasan tentang prosuk dan jasa Bank secara terinci. Berhasil tidaknya nasabah membeli produk dan jasa bank, akan sangat dipengaruhi dari hasil pelayanan petugas yang berada di jajaran front office.
Interactive Marketing, adalah garis yang menghubungan antara employee dan customer (nasabah). Disini employee atau karyawan, harus memahami produk dan jasa Bank nya, agar dapat ikut serta membantu program pemasaran, dan menjelaskan dengan menarik dan benar bila ada pihak luar atau nasabah yang ingin mengetahui produk dan jasa Bank di tempat karyawan tadi bekerja. Bayangkan apabila seorang nasabah ingin mencoba produk dan jasa Bank, dan bertanya pada karyawan yang bekerja di Bank tersebut, namun karyawan tersebut malah memberikan efek yang negatif, tentu nasabah tidak akan membeli produk dan jasa Bank di Bank tersebut.
Ketiga konsep tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dan saling terkait antara satu dan lainnya, agar terjadi layanan prima untuk mencapai tujuan dalam mempertahankan dan menarik para nasabah.

c. Pemasaran berbasis lingkungan
Pemasaran berbasis hubungan, tidak hanya memperlama jangka waktu nasabah dalam berhubungan dengan Bank, namun juga memperbesar aset nasabah yang ditanamkan pada Bank yang bersangkutan.
Persaingan yang makin ketat dalam pemasaran produk dan jasa perbankan, perlu fokus upaya pemasaran dengan tujuan untuk mempertahankan nasabah lama, melakukan cross selling (penjualan silang), untuk mendapatkan tambahan aset yang ditanamkan pada bank.

Sumber
Krisna Wijaya. Pemasaran Produk dan Jasa Perbankan. Bahan ceramah dan kuliah pada Sekolah Staf dan Pimpinan bank (Sespibank). Lppi, Jakarta.
http://edratna.wordpress.com/2007/09/05/apa-yang-perlu-diperhatikan-dari-pemasaran-produkjasa-perbankan/

Bagaimana menjadi seorang Account Officer yang efektif ?

2011-08-14T09:53:00.000+07:00

Apa, bagaimana dan siapakah AO itu?

Account Officer (AO) adalah orang yang bertugas sejak mencari nasabah yang layak sesuai kriteria peraturan Bank, menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya kredit yang diberikan. Untuk mendapatkan seorang AO yang berkualitas, diperlukan pendidikan yang memadai dan jam terbang, agar bisa mengenali usaha yang layak dibiayai. Sebelumnya AO akan membuat perencanaan, usaha apa saja yang layak dibiayai di wilayahnya, dan berapa kira-kira dana yang diperlukan untuk menyalurkan kredit tersebut. Kemudian AO akan melakukan kunjungan ke usaha nasabah, melakukan wawancara, menggali sebetulnya apa yang diperlukan oleh nasabah tersebut.

Bisnis Bank adalah bisnis yang unik, karena Bank berbisnis menggunakan dana pihak lain. Hal ini dapat kita lihat jika kita membaca Laporan Keuangan Bank, oleh karena itu ada UU Perbankan untuk mengatur bagaimana sebuah Bank beroperasi, karena bisnis Bank mempunyai risiko tinggi. Walaupun Bank berusaha mendiversifikasi risiko agar pendapatan sebagian besar beralih ke arah fee based, namun sampai saat ini sumber pendapatan Bank yang utama, terutama Bank yang beroperasi di Indonesia, berasal dari penyaluran kredit yang berupa pendapatan bunga (interest revenue). Pada Neraca Bank, kita akan melihat bahwa sumber pembiayaan utama untuk kredit tersebut adalah dana pihak ketiga (berupa giro, tabungan, deposito, dan lain-lain). Keadaan ini menunjukkan bahwa kredit adalah bisnis berisiko, dimana ada kemungkinan kredit yang diberikan tak dapat tertagih. Debitur (peminjam kredit) dapat memberikan berbagai alasan mengapa tidak dapat membayar tepat waktu, namun di sisi lain, Bank harus tetap bisa membayar setiap rupiah dana masyarakat yang ditempatkan di Bank. Bank tidak dapat mengatakan bahwa karena kredit yang diberikan tidak dapat atau belum tertagih, maka dana masyarakat belum dapat dibayar. Oleh karena itu Bank selayaknya hanya memberikan kredit kepada debitur yang dinilai layak, serta Bank harus dapat mengendalikan risiko kredit yang diberikannya. Bank juga harus mengembangkan proses seleksi untuk menyaring debitur yang layak diberi kredit.

Masing-masing Bank diharuskan menyusun sebuah manual perkreditan, yang sering dikenal dengan nama KUP (Kebijakan Umum Perkreditan), sebagai pedoman seluruh jajaran pejabat/staf yang bertugas di bidang perkreditan. Untuk bisa memonitor dan agar masing-masing pejabat lini maupun support yang bertanggung jawab telah menjalankan fungsinya dengan baik, dibuat panduan Sistem Operasional dan Prosedur (SOP). Selain itu petugas lini perkreditan, termasuk AO, harus memahami berbagai pengetahuan, ketrampilan dan ilmu, antara lain: ilmu ekonomi, ilmu hukum, psikologi industri, psikologi manusia, serta beragam keilmuan dan bidang ketrampilan lain untuk dapat mendukung kinerjanya.

Dalam pelatihan selama dua hari yang diselenggarakan oleh IRPA (Indonesian Risk Professional Association), yang diikuti oleh beberapa AO dari Bank, dilakukan diskusi bagaimana sebaiknya agar seorang AO bisa melakukan pekerjaannya secara efektif. Pelatihan tersebut, berupa pendalaman, refreshing dari AO yang telah mendapat pendidikan dasar sebagai seorang AO, serta telah berkecimpung dalam tugasnya sehari-hari. Pelatihan agar seorang fresh graduate siap ditempatkan sebagai AO, memerlukan waktu yang cukup panjang, paling tidak dilatih dalam suatu klasikal antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan, tergantung metode yang dianut masing-masing Bank, kemudian job training sekitar 6 (enam) bulan, dan saat penempatan pertama kali masih harus mendapat bimbingan langsung atau mendapatkan pengawasan dari mentor, agar AO tersebut nantinya siap diterjunkan dilapangan. Pada dasarnya pelatihan untuk AO harus dilakukan terus menerus, mengikuti bisnis yang semakin berkembang, karena AO berperan aktif sesuai perkembangan bisnis debiturnya.

Pelatihan yang hanya dua hari lebih banyak membahas studi kasus serta penekanan beberapa hal yang harus dilakukan seorang AO dalam menghadapi berbagai masalah dilapangan. Secara umum, analisis proposal dibagi menjadi dua, yaitu dilihat dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Aspek kuantitatif merupakan analisis terhadap angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Sedangkan aspek kualitatif adalah analisis diluar aspek keuangan, yang bertujuan mengidentifikasi bisnis debitur. Walaupaun AO telah melakukan analisis dari aspek kuantitatif dan aspek kualitatif, namun masih ada banyak hal yang perlu diperhatikan.

Mengapa? Karena pada dasarnya seorang AO di Bank adalah:

Merupakan posisi kunci di Bank, karena kredit adalah darahnya Bank.
Seorang businessman: paham akan untung rugi bisnis
Orang yang mewakili Bank untuk melakukan transaksi bisnis, dengan siapa, dan kapan harus menolak
Kemampuan komunikasi dan negosiasi adalah kunci sukses seorang AO
Harus bebas dari conflict of interest
AO harus pro actice, bukan reaktif, memantau kredit menjadi kunci sukses. Pemantauan meliputi asumsi pemberian kredit dan perkembangan lingkungan
Hubungan dengan debitur selalu dipelihara dengan baik, sampai dengan kredit lunas
AO selalu mencari peluang side business dengan debitur agar tercapai total relationship yang optimal

Pada dasarnya bisnis Bank adalah memberi kredit, bukan memasukkan modal sebagai pemegang saham. Kedua hal tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda. Karena bisnis Bank adalah menyalurkan kredit, yang dananya berasal dari pihak ketiga, maka Bank mengharapkan dana yang diberikan akan kembali setelah jangka waktu tertentu. Jadi, kredit bersifat sementara. Sedangkan sebagai pemegang saham, dana bersifat permanen.

Bunga kredit besarnya tidak tergantung dari laba perusahaan yang dibiayai nya. Sedangkan sebagai pemegang saham, hasil yang diperoleh adalah laba perusahaan yang dibagi dalam bentuk dividen. Oleh karena itu, seorang AO harus memiliki pandangan yang konservatif dibandingkan pemegang saham, karena pemegang saham boleh mengambil risiko yang lebih tinggi dengan harapan memperoleh pengembalian yang lebih tinggi. Sedangkan Bank, harus selalu mempertimbangkan risiko dalam batas yang mampu ditolerir Bank, karena pengembalian kredit tidak berubah dengan tingginya laba yang diperoleh perusahaan debitur.

Sumber :

Angreni, dkk. “Bagaimana menjadi seorang Account Officer yang efektif?”. Workshop series: IRPA, di Jakarta, 17-18 Februari 2010
Jusuf, J. “Analisis Kredit untuk Account Officer.”Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2008
http://edratna.wordpress.com/2010/02/20/bagaimana-menjadi-seorang-account-officer-yang-efektif

SEJARAH, PRINSIP SERTA PRODUK PERBANKAN SYARIAH

2011-08-11T06:45:00.001+07:00

Perbankan syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Sejarah perbankan syariah pertama kali muncul di mesir pada tahun 1963. Sedangkan di Indonesia sendiri perbankan syariah baru lahir pada tahun 1991 dan secara resmi dioperasikan tahun 1992. Berbagai prinsip perbankan syariah telah diterapkan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Adapun jenis produk atau jasa perbankan syariahadalah jasa untuk peminjam dana dan jasa untuk penyimpan dana.

Sejarah Perbankan Syariah

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah islam.

Dibelahan negara lain pada kurun 1970-an, sejumlah bank berbasis islam kemudian muncul. Di Timur Tengah antara lain berdiri Dubai Islamic Bank (1975), Faisal Islamic Bank of Sudan (1977), Faisal Islamic Bank of Egypt (1977) serta Bahrain Islamic Bank (1979). Dia Asia-Pasifik, Phillipine Amanah Bank didirikan tahun 1973 berdasarkan dekrit presiden, dan di Malaysia tahun 1983 berdiri Muslim Pilgrims Savings Corporation yang bertujuan membantu mereka yang ingin menabung untuk menunaikan ibadah haji.

Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia
Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah Muslim membuat negara ini menjadi pasar terbesar di dunia bagi perbankan syariah. Besarnya populasi muslim itu memberikan ruang yang cukup lebar bagi perkembangan bank syariah di Indonesia.

Di Indonesia, bank syariah pertama baru lahir tahun 1991 dan beroperasi secara resmi tahun 1992. Padahal, pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak dasawarsa 1970-an. Menurut Dawam Raharjo, saat memberikan Kata Pengantar buku Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan penghalangnya adalah faktor politik, yaitu bahwa pendirian bank Islam dianggap sebagai bagian dari cita-cita mendirikan Negara Islam (baca buku Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan karya Adiwarman Karim – IIIT Indonesia, 2003).

Namun, sejak 2000-an, setelah terbukti keunggulan bank syariah (bank Islam) dibandingkan bank konvensional – antara lain, Bank Muamalat tidak memerlukan suntikan dana, ketika bank-bank konvensional menjerit minta Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ratusan triliunan akibat negative spread – bank-bank syariah pun bermunculan di Indonesia.

Hingga akhir Desember 2006, di Indonesia terdapat tiga Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS).

Fungsi-fungsi bank sudah dipraktikkan oleh para sahabat di zaman Nabi SAW, yakni menerima simpanan uang, memberikan pembiayaan, dan jasa transfer uang. Namun, biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi saja. Baru kemudian, di zaman Bani Abbasiyah, ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu.

Usaha modern pertama untuk mendirikan bank tanpa bunga pertama kali dilakukan di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, namun usaha tersebut tidak berhasil. Berikutnya, eksperimen dilakukan di Pakistan pada akhir 1950-an.

Namun, eksperimen pendirian bank syariah yang paling sukses dan inovatif di masa modern dilakukan di Mesir pada 1963, dengan berdirinya Mit Ghamr Local Saving Bank. Kesuksesan Mit Ghamr memberi inspirasi bagi umat Muslim di seluruh dunia, sehingga muncul kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam ternyata masih dapat diaplikasi dalam bisnis modern.

Salah satu tonggak perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya Islamic Development Bank (IDB, atau Bank Pembangunan Islam) pada tahun 1975, yang berpusat di Jeddah. Bank pembangunan yang menyerupai Bank Dunia (World Bank) dan Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank, ADB) ini dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang anggota-anggotanya adalah negara-negara Islam, termasuk Indonesia.

Pada era 1970-an, usaha-usaha untuk mendirikan bank Islam sudah menyebar ke banyak negara. Misalnya, Dubai Islamic Bank (1975) dan Kuwait Finance House (1977) di Timur Tengah. Beberapa negara seperti Pakistan, Iran, dan Sudan, bahkan mengubah seluruh sistem keuangan di negara tersebut menjadi nur-bung, sehingga semua lembaga keuangan di negara tersebut beroperasi tanpa menggunakan bunga.

Kini perbankan syariah sudah menyebar ke berbagai negara, bahkan negara-negara Barat. The Islamic Bank International of Denmark tercatat sebagai bank syariah pertama yang beroperasi di Eropa, tepatnya Denmark, tahun 1983.

Di Asia Tenggara, tonggak perkembangan perbankan terjadi pada awal dasawarsa 1980-an, dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983.

Prinsip Perbankan Syariah
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

Beberapa prinsip/ hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
Unsur Gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Produk Perbankan Syariah
Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain:

Jasa untuk peminjam dana

Mudhorobah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
Musyarokah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan
Murobahah , yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh:harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.
Takaful (asuransi islam)

Jasa untuk penyimpan dana

Wadi’ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.
Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

PRODUK BANK SYARIAH

2011-08-10T06:32:00.000+07:00

1. Al-wadi’ah (Simpanan)

Al-Wadi’ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikain kapan saja bila si penitip menghendaki.

Penerima simpanan disebut yad al-amanah yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.

Penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian prinsip yad al-amanah (tangan amanah) menjadi yad adh-dhamanah (tangan penanggung).

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip yad adh-dhamanah pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank.

Sebagai imbalan kepada pemilik dana disamping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya nisbah antara bank (shahibul maal) dengan deposan (mudharib) biasanya bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40%:60% untuk simpanan tabungan dan nisbah 45%:55% untuk simpanan deposito.

Contoh rekening giro Wadiah :

Tn. Baris memiliki rekening giro wadiah di Bank Muamalat Sungailiat dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2002 adalah Rp 1.000.000,-. Bonus yang diberikan Bank Muamalat Sungailiat kepada nasabah adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp 500.000,-. Diasumsikan total dana giro wadiah di Bank Muamalat Sungailiat adalah Rp 500.000.000,-. Pendapatan Bank Muamalat Sungailiat dari penggunaan giro wadiah adalah Rp 20.000.000,-.

Pertanyaan : Berapa bonus yang diterima oleh Tn. Baris pada akhir bulan Mei 2002.

Jawab :

Rp 1.000.000,-

Bonus yg diterima Tn.Baris = -------------------- x Rp 20.000.000,- x 30 %

Rp 500.000.000,- (sebelum dipotong pajak)

= Rp 12.000,-

Contoh Perhitungan Keuntungan Tabungan Mudharabah :

Tn. Derani memiliki tabungan di Bank Syariah Pangkal Pinang. Pada bulan juni 2002 Saldo rata-rata tabungan Tn. Derani adalah sebesar Rp 10.000.000,-. Perbandingan bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Pangkal Pinang dengan deposan adalah 40%:60%. Saldo rata-rata tabungan per-bulan di seluruh Bank Syariah Pangkal Pinang adalah Rp 10.000.000.000,-. Kemudian pendapatan Bank Syariah Pangkal Pinang yang dibagihasilkan adalah Rp 40.000.000,-.

Pertanyaan : Berapa keuntungan Tn. Derani pada bulan yang bersangkutan.

Jawab :

Rp 10.000.000,-

Keuntungan Tn. Derani = --------------------- x Rp 40.000.000,- x 60 %

Rp 10.000.000.000,- (sebelum dipotong pajak)

= Rp 24.000,-

Contoh Perhitungan Keuntungan Deposito Mudharabah :

Tn. Rahman Hakim memiliki deposito sebesar Rp 100.000.000, untuk jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah Belinyu. Bagi hasil (nisbah) antara Bank Syariah Belinyu dengan nasabah adalah 45%:55%. Saldo rata-rata deposito per bulan di Bank Syariah Belinyu adalah Rp 10.000.000.000,-. Kemudian pendapatan yang dibagihasilkan di Bank Syariah Belinyu adalah Rp 500.000.000, -.

Pertanyaan : Berapa keuntungan Tn. Rahman Hakim dari nisbah yang ditetapkan.

Jawab:

Rp 100.000.000,-

Keuntungan Nasabah = ------------------------ x Rp 500.000.000,- x 55%

Rp 10.000.000.000,- (sebelum dipotong pajak)

= Rp 2.750.000,-

2. Pembiayaan dengan bagi basil

a. Al-musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

AI-musyarakah dalam praktik perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Al-musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.

b. AI-mudharabah

Pengertian AI-mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.

mudharabah muthlaqah merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

mudharabah muqayyadah merupakan kebalikan dari mudharabah muthlaqah di mana pihak lain dibatasi oleh waktu spesifikasi usaha dan daerah bisnis.

Dalam dunia perbankan Al-mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

c. Al-muzara'ah

Pengertian AI-muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang plantation atas dasar bagi hasil panen.

d. Al-musaqah

Pengertian AI-musaqah merupakan bagian dari al-muza'arah yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

3. Bai'al Murabahah

Pengertian Bai'al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

Sebagai contoh harga pokok barang "X" Rp 100.000,-. Keuntungan yang diharapkan adalah sebesar Rp 5.000,-, sehingga harga jualnya Rp 105.000,-. Kegiatan Bai'al-Murabahah ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan Bai'al-Murabahah pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti Letter of credit atau lebih dikenal dengan nama L/C.

Sebagai contoh Ny. Pariani memerlukan sebuah mobil senilai Rp 30.000.000,-. Jika Bank Syariah Tanjung Pandan yang membiayai pembelian mobil tersebut maka Bank Syariah Tanjung Pandan mengharapkan suatu keuntungan sebesar Rp 6. 000.000,- selama 3 tahun, maka harga yang ditetapkan kepada Ny. Pariani adalah Rp 36.000.000, Kemudian jika nasabah setuju maka nasabah dapat mencicil dengan angsuran Rp 1.000.000,-. per bulan (diperoleh dari Rp 36.000.000,- : 36 bulan) kepada Bank Syariah Tanjung Pandan.

4. Bai'as-salam

Bai'as-salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

Sebagai contoh seorang petani lada yang bernama Tn. Ivan Pratama hendak menanam lada dan membutuhkan dana sebesar Rp 200.000.000, untuk satu hektar. Bank Syariah Toboali menyetujui dan melakukan akad di mana Bank Syariah Toboali akan membeli hasil lada tersebut sebanyak 10 ton dengan harga Rp 200.000.000,-. Pada saat jatuh tempo petani harus menyerahkan lada sebanyak 10 ton. Kemudian Bank Syariah Toboali dapat menjual lada tersebut dengan harga yang relatif lebih tinggi misalnya Rp 25.000,- per. kilo. Dengan demikian penghasilan bank adalah 10 ton x Rp 25.000, = Rp 250.000.000,-. Dari hasil tersebut Bank Syariah Toboali akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000.000,-. setelah dikurangi modal yang diberikan oleh Bank Syariah Toboali yaitu Rp 250.000.000, dikurangi Rp 200.000.000,-.

5. Bai'Al istishna'

Bai' Al istishna' merupakan bentuk khusus dari akad Bai'assalam, oleh karena itu ketentuan dalam Bai` Al istishna' mengikuti ketentuan dan aturan Bai'as-salam. Pengertian Bai' Al istishna' adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

CV. Sungai Layang yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan sepatu memperoleh order untuk membuat sepatu anak sekolah SMU senilai Rp 60.000.000,- dan mengajukan permodalan kepada Bank Syariah Koba. Harga perpasang sepatu yang diajukan adalah Rp 85.000,- dan pembayarannya diangsur selama tiga bulan. Harga perpasang sepatu dipasaran sekitar Rp 90.000,-. Dalam hal ini Bank Syariah Koba tidak tahu berapa biaya pokok produksi. CV. Sungai Layang hanya memberikan keuntungan Rp 5000,- persepasang sepatu atau keuntungan keseluruhan adalah Rp 3.529.412,- yang diperoleh dari hitungan:

Rp 60.000.000,-

-------------------- x Rp 5.000,- = Rp 3.529.412,-

Rp 85.000,-

Bank Syariah Koba dapat menawar harga yang diajukan oleh CV. Sungai Layang dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat dijual kepada masyarakat dengan harga murah pula. Katakanlah misalnya Bank Syariah Koba menawar harga Rp 86.000,- per pasang, sehingga masih untung Rp 4.000,- per pasang dan keuntungan keseluruhan adalah :

Rp 60.000.000,-

------------------- x Rp 4.000,- = Rp 2.790.697,-

Rp 86.000,-

6. Al-Ijarah (Leasing)

Pengertian Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun financial lease.

7. Al-Wakalah (Amanat)

Wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

8. Al-Kafalah (Garansi)

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

9. Al-Hawalah

Al-Hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring.

10. Ar-Rahn

Ar-Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.

SUMBER : BankirNews

Mengejar Laba, Menjaga Kualitas dan Identitas

2011-08-09T07:01:00.006+07:00

Mengapa laba perbankan nasional makin besar, tentunya harus diapresiasi sebagai hasil kerja keras kalangan perbankan dari jajaran tertinggi sampai dengan terendah. Juga, dapat dianggap sebagai bukti bahwa tahun 2010 adalah tahun yang subur bagi bisnis perbankan. Saya agak ragu untuk mengatakan bahwa tahun 2010 adalah era “banking booming” karena secara psikologis takut akan ada pertanyaan apakah siklus “banking crash” akan terjadi.

Dalam kondisi tertentu, tampaknya tidak perlu dipermasalahkan karena laba perbankan nasional, khususnya bank-bank badan usaha milik negara (BUMN), makin tinggi. Sebab, apa pun alasannya, laba jelas merupakan tujuan utama sebuah entitas bisnis. Laba tetap laba dari mana pun sumber perolehannya dan bagaimanapun cara memperolehnya. Sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance atau GCG) tidak ada yang perlu dipermasalahkan.
Karena laba merupakan hasil akhir sebuah usaha, kenaikan laba selalu berkorelasi dengan harga saham bagi perusahaan publik dan dividen bagi pemegang saham. Kalau dikaji, dampak perolehan laba yang sangat signifikan adalah bagaimana kesinambungannya. Manajemen yang bijak tentunya mengelola bank untuk kepentingan jangka panjang.

Kesinambungan akan terjadi sangat penting karena dengan pendekatan seperti itu perusahaan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Manajemennya boleh pensiun, tapi banknya tidak pernah pensiun. Dalam kaitan terebut, ada tiga catatan yang barangkali relevan untuk direnungkan.

Pertama, jika datanya benar, ternyata laba perbankan nasional pada 2010 sebagian besar diperoleh dari fee based income. Laba pada 2010 ditopang oleh kenaikan fee based income sebesar 54,1% pada 2010. Komposisi fee based income terhadap total pendapatan pada 2009 mencapai 38,66% dan meningkat menjadi 51,64% pada 2010.

Fenomena kenaikan dan makin besarnya fee based income di satu pihak adalah prestasi, tapi di lain pihak ada yang perlu dikhawatirkan. Ada persoalan ketika dipertanyakan peran perbankan nasional terhadap sektor riil dan pembangunan perekonomian dalam arti luas.
Ciri khas pendapatan perbankan seharusan berasal dari kredit. LDR yang hanya 72%, tetapi labanya besar, memberikan peluang tidak terjadinya financial deepening–dalam arti peran perbankan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Meski masih kesimpulan sementara, tampaknya tiga tahun terakhir bank akan lebih banyak berperan menjadi financial payment agency ketimbang financial intermediary. Ini memang soal pilihan, tapi perlu dipermasalahkan kalau semua bank nantinya justru dominan sebagai financial payment agency. Esensinya mencari risiko terlalu kecil dan untuk menjual kredit kalau risikonya tinggi. Dalam jangka panjang dikhawatirkan naluri sebagai bank akan hilang atau paling tidak makin tidak dominan.

Kedua, harus diingat dan diawasi bahwa mengejar pertumbuhan harus tetap menjaga kualitas. Sebab, hanya dengan kualitaslah kepercayaan kepada industri perbankan akan makin kokoh. Dalam konteks menghadapai pasar bebas, baik secara kawasan, misalnya Association of South East Asian Nation (ASEAN), maupun global, pertahanan yang terbaik bagi sebuah bank adalah menjaga kualitas melalui tingkat kesehatannya. Sebab, bank yang sehat akan selalu dipercaya, sehingga akan terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pada umumnya dan nasabah khususnya. Hanya itu yang harus diperhatikan.

Masih segar dalam ingatan kita bahwa dalam perjalanan perbankan nasional kita pernah mengalami optimisme yang berlebihan. Di saat sera booming tak pernah terpikirkan kemungkinan terjadi crash. Akhirnya, kita harus sangat mahal membayar krisis ekonomi dan perbankan pada 1998. Kemilaunya keberhasilan perbankan nasional pupus dalam sejenak ketika terjadi krisis.

Ketiga, peningkatan laba tanpa disertai peningkatan kesejahteraan akan menyimpan masalah tersembunyi. Mulai dari demotivasi–kurangnya rasa memiliki–sampai dengan tergodanya karyawan melakukan perbuatan tercela. Dampaknya, risiko operasional akan makin tinggi.

Risiko operasional dengan berbagai bentuk fraud, seperti penipuan, rekayasa transaksi, melakukan window dressing pembukuan, praktik bank dalam bank, kredit fiktif, dan penyelewengan simpanan, adalah embrio pembunuh berdarah dingin yang bisa mempercepat terjadi banking crash. Semoga catatan-catatan tersebut tidak benar dan tidak akan pernah menjadi kenyataan.

Krisna Wijaya (praktisi dan pengamat perbankan.)

MENGENAL PRODUK PERBANKAN SYARIAH

2011-08-08T20:23:00.000+07:00

Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu: menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Untuk Bank Syariah, pada dasarnya ketiga fungsi tersebut dapat dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsinya perbankan melakukan hal-hal yang dilarang dalam syariah.

I. Apa prinsip dasar Islamic Finance?

The Fundamental principles governing Islamic Financing are the receipt of interest is prohibibited and Sharia prohibits transactions in which some or all of the following elements are gambling, uncertainty, prohibited commodities and activities.

Pada dasarnya Islamic Principles, sebagaimana dijelaskan di atas adalah menghindari MAGRIB:

Maisir (Gambling)-may apply to dealings in futures and options to extent that they are speculative.
Gharar (uncertainty) in contracts-there is a prohibition on the sale of items whose existence or characteristics are not certain, and upon contractual terms which are ambiguous or unclear.
Riba (interest)- it is interpreted as any returns on money which is predetermined in amount and therefore includes modern interest-based financing
Haram (prohibited) commodities and activities whose are prohibited. For instance such as: pork, alcohol, gambling services, prostitution, machinery for the manufacturing of alcohol, and liquor,etc. But, different views exits on many cases as tobacco, and hotels.

II. Apa jenis produk perbankan Syariah?

Produk perbankan Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 1) Produk Penyaluran dana, 2) Produk Penghimpunan dana, 3) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.

III. Produk penyaluran dana

Dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yang dibedakan berdasar tujuan penggunaannya;

transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang, dilakukan dengan prinsip jual beli
transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa
transaksi pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapat sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

1.Prinsip Jual beli

Prinsip jual beli, berhubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan Bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan atas bentuk pembayaran dan penyerahan barang sebagai berikut:

a. Pembiayaan Murabahah

Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus sepakat atas harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan tak berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

b. Salam

Transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedang pembayaran secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam salam, kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti. Dalam praktek, barang yang telah diserahkan kepada Bank, maka Bank dapat menjual kembali barang tersebut secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan adalah harga beli ditambah keuntungan.

Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank, untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan.

Ketentuan umum salam:

Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas: jenis, macam/bentuk, ukuran, mutu dan jumlahnya.
Bila hasil produksi yang diterima tidak sesuai, maka nasabah harus bertanggung jawab, antara lain mengembalikan dana yang telah diterima atau mengganti barang sesuai pesanan.
Karena Bank tak menjadikan barang yang dibeli/dipesan sebagai persediaan (inventory), maka Bank dimungkinkan untuk melakukan akad salam pada pihak ketiga. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.

c. Istishna

Menyerupai salam, namun pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa termin pembayaran. Skim istishna dalam Bank Syariah, umum dilakukan untuk pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti: jenis, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual dicantumkan dalam akad istishna dan tak boleh berubah selama berlakunya akad.

2. Prinsip sewa (Ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Bila pada jual beli obyek transaksi adalah barang, maka pada ijarah obyeknya jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Harga jual dan harga sewa disepakati pada awal perjanjian.

3.Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil dibagi dua, yaitu:

a. Musyarakah

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.

Ketentuan umum: Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

b. Mudharabah

Adalah bentuk kerja sama antara 2 (dua) atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

Ketentuan umum:

Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus secara tunai, dapat berupa uang tunai atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Jika modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama
Hasil pengelolaan diperhitungkan dengan 2 (dua) cara: 1) revenue sharing, yang berasal dari pendapatan proyek, dan 2) profit sharing, dari keuntungan proyek.
Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.

4. Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaku pembiayaan, diperlukan akad pelengkap. Meski tak ditujukan mencari keuntungan, dalam akad pelengkap dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besar pengganti biaya sekedar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

a. Hiwalah (alih piutang)

Fasilitas ini lazim untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksi. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

b. Rahn (gadai)

Untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada Bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:a) Milik nasabah sendiri, b)Jelas ukuran, sifat dan nilainya, ditentukan berdasar nilai riil pasar, c) Dapat dikuasai, tapi tak boleh dimanfaatkan oleh bank.

c. Qard

Adalah pinjaman uang.

Aplikasi Qard dalam perbankan, antara lain:

Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberi pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Pinjaman dilunasi sebelum berangkat haji.
Sebagai pinjaman tunai (cash advance) dari produk kartu kredit syariah.

d. Wakalah (perwakilan)

Terjadi bila nasabah memberi kuasa kepada Bank untuk mewakili dirinya melaksanakan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (Letter of Credit), inkaso dan transfer uang.

e. Kafalah (Bank Garnsi)

Diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai rahn (gadai), serta Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadiah. Bank diperkenankan mendapat ganti biaya atas jasa yang diberikan.

Sumber

Moral Hazard di Balik Ketenangan Nasabah

2011-07-09T07:19:00.001+07:00

Blanket guarantee memang bisa memberikan rasa aman dan membangkitkan confidence masyarakat. Sekarang momentum yang paling baik untuk mengganti era blanket guarantee dengan era LPS. Apa latarnya?

Pembentukan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebenarnya merupakan obsesi lama sektor perbankan kita. Ketika Bank Summa dilikuidasi pada 1992, isu ini sudah mulai mengemuka. Ketika sebuah bank ditutup pemerintah, nasabah pun tidak mendapat perlindungan yang memadai. Mereka harus lama menunggu dan mengurus sebelum mendapatkan kembali haknya. Dalam kasus penutupan Bank Summa, diperlukan tempo empat tahun untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya. Bahkan, konon, sampai sekarang masih ada saja yang belum beres secara tuntas.

Dari kasus itu, kemudian timbul ide bahwa sektor perbankan kita memang memerlukan sebuah lembaga penjaminan dana nasabah yang disimpan di bank. Sehingga, jika sewaktu-waktu bank bangkrut, kepentingan nasabah terlindungi asuransi. Ide tersebut tentu saja bukan suatu hal baru. Sebab, tatkala terjadi the great depression pada 1930-an, pembentukan LPS menjadi suatu safety net yang amat penting.

Sesudah kasus Bank Summa, ide tentang LPS ini kembali tenggelam di tengah hiruk-pikuknya euforia perbankan. Sejak deregulasi Paket 27 Oktober 1987 (Pakto 87), sektor perbankan memang mengalami euforia luar biasa yang hanya sedikit mengalami jeda ketika crash menimpa Bank Summa.

Ide tentang LPS sebenarnya tak pernah mati. Secara sporadis, masih sering dilontarkan ide untuk membentuknya. Argumentasinya sangat jelas. Satu, kita pernah mengalami sendiri kasus Bank Summa. Dua, secara internasional pun sudah ada contoh sejarah bahwa LPS memang diperlukan untuk memberi rasa aman bagi nasabah.

Pengalaman internasional yang paling berharga adalah pembentukan Federal Deposit Insurance Company (FDIC) di Amerika Serikat pada 1934. LPS ini dibentuk sebagai respons atas kasus kepanikan perbankan yang menimpa Negeri Paman Sam itu pada 1932, yakni pada zaman depresi besar. Seperti halnya negara-negara maju di Eropa, sektor perbankan Amerika Serikat tidak luput dilanda kepanikan yang muncul bersama dengan kepanikan di bursa saham Wall Street, New York.

Dalam dunia perbankan, ada adagium sederhana bahwa “jika sebagian besar nasabah menarik uangnya bersama-sama, bank sekuat apa pun tak akan bisa bertahan dan bisa dipastikan akan segera bangkrut”. Adagium tersebut berlaku universal. Dan, Amerika Serikat bukanlah sebuah perkecualian. Rush yang hebat ini telah menghancurkan sektor perbankan. Sehingga, kemudian muncul ide untuk membentuk FDIC.

FDIC adalah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk menjamin simpanan nasabah di bank. Setiap simpanan nasabah dijamin dengan batas tertinggi US$100.000 per rekening. Ketika zaman makin berkembang dan peta perekonomian berubah cepat, FDIC mengalami modifikasi. Penjaminan per rekening pun terus berubah, misalnya menjadi maksimal US$200.000 per rekening. Itu pun dengan catatan bahwa banyak nasabah besar yang memecah rekeningnya menjadi beberapa (lebih dari satu) supaya semua simpanannya ter-cover oleh skema penjaminan.

Misalnya, seseorang memiliki simpanan US$1 juta. Supaya aman, simpanan tersebut dipecah ke dalam lima rekening, sehingga semuanya mendapat jaminan FDIC. Hal tersebut disadari benar oleh pengelola FDIC. Mereka tahu praktek “portofolio” semacam itu. Tapi, hak setiap orang untuk mengamankan semua simpanannya dengan cara itu. Dan, itu tidak bisa dianggap melanggar aturan.

Dari sini, kita bisa menarik pelajaran bahwa pada dasarnya semua nasabah (deposan) pasti menghendaki semua simpanannya terjamin di bank. Makin tinggi plafonnya, makin baik.

Namun, di sisi lain, dari kacamata pemerintah dan lembaga penjamin, penjaminan yang terlalu besar atau bahkan tak terhingga seperti halnya skema penjaminan blanket guarantee akan sangat rawan menyebabkan praktek moral hazard. Pengelola bank akan bersikap seenaknya dan cenderung nothing to lose dalam mengelola dana pihak ketiga (DPK). Sebab, setiap simpanan sudah otomatis dijamin lembaga penjaminan.

Di Indonesia, LPS sudah menjadi kebutuhan yang mendesak setelah terjadi crash terdahsyat dalam sejarah perbankan Indonesia pada 1 November 1997, yakni ketika pemerintah yang didukung rekomendasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund atau IMF) menutup 16 bank yang mengalami defaults.

Menghadapi bank-bank yang sudah insolvent dalam waktu sekian lama, pemerintah pun dihadapkan pada pilihan menutup bank-bank tersebut. Bahkan, waktu itu, tindakan tersebut banyak mendapat simpati. Sebab, ternyata, beberapa bank yang terkait dengan Keluarga Cendana pun tak bisa menghindar dari tebasan pedang likuidasi. Pendeknya, kebijakan tersebut mendapat dukungan yang cukup secara politis karena dianggap objektif. Tapi, apa yang kemudian terjadi?

Kebijakan tersebut belakangan menuai kritik dan menjadi salah satu blunder terbesar yang dilakukan IMF di Indonesia. Joseph E. Stiglitz (2002), misalnya. Dia menulis, “Bagaimana mungkin IMF menutup bank-bank di Indonesia tanpa terlebih dulu menyiapkan financial safety nets-nya?”.

Yang dimaksud Stiglitz adalah mestinya IMF membuat terlebih dulu skema penjaminan nasabah yang merupakan jaring pengaman (safety nets). Sebab, hal itu bisa mengurangi dampak negatif penutupan bank yang dramatis tersebut.

Menutup serombongan bank (16 bank) tatkala confidence tengah tipis ternyata sama saja dengan bunuh diri. Segera setelah penutupan 16 bank, masyarakat pun berbondong-bondong menarik dananya. Saya pikir, respons mereka sudah logis. Mana ada nasabah yang mau duitnya terjebak di bank dan sulit ditarik kembali jika dilikuidasi. Pengalaman kasus Bank Summa sudah amat cukup menjadi benchmark pahit.

Desember 1997 dan Januari 1998 merupakan puncak penarikan dana dari perbankan. Mereka kemudian memindahkan dananya ke bank-bank asing, membeli valuta asing, atau bahkan menyimpannya di luar negeri demi keamanan (flight for safety).

Pemerintah (bersama IMF) baru ngeh terhadap situasi ini setelah segala sesuatunya berkembang amat buruk. Skema penjaminan total atau 100% simpanan nasabah di bank (blanket guarantee) akhirnya diberlakukan pada 27 Januari 1998. Tapi, semua itu sudah terlambat. Bank sudah berdarah-darah dan dana pun kabur ke luar negeri.

Akibatnya, timbullah skema pencairan liquidity support atau dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang menjadi sangat kontroversial itu. Dalam situasi panik semacam itu, BLBI merupakan keniscayaan.

Namun, kita juga tak boleh menutup mata atau pura-pura naif bahwa di sela-sela kesempitan itu senantiasa ada kesempatan untuk berbuat jahat. Terjadilah praktek-praktek moral hazard ketika dana BLBI tidak dialirkan sebagaimana mestinya. Ada yang dipakai untuk membayar utang, ada yang dipakai untuk menambah modal dengan cara berputar—dana itu dicairkan terlebih dulu seolah-olah ditarik nasabah—dan ada pula yang digondol ke luar negeri.

Siapa yang salah? Pasti pihak yang menerima dana BLBI. Tapi, kita juga tak boleh lengah, kesalahan bisa juga terletak pada pemberinya, yakni Bank Indonesia (BI). Pendeknya, moral hazard semacam itu sangat dimungkinkan terjadi “berkat kerja sama pihak-pihak”. Jadi, bukan pekerjaan satu orang saja. Tidak seperti pengamen yang bisa menyanyi solo. Duit sebanyak itu bisa bobol karena kerja sama yang “harmonis”, mirip sebuah orkestra. Jadi, konyol kalau beranggapan bahwa yang bersalah dalam kasus BLBI cuma sepihak. Atau, bahkan, yang dianggap bersalah cuma “manajemen” BI (gubernur dan para direkturnya).

Sulit dipahami jika jaksa dan pengadilan hanya membidik kesalahan pada policy-nya, seperti yang terungkap dalam pengadilan kasus sejumlah mantan Direktur BI: Hendro Budiyanto, Heru Supraptomo, dan Paul Soetopo. Dan, belakangan juga akan menyusul mantan Gubernur BI, J. Soedradjad Djiwandono.

Apakah tidak terpikir bahwa kesalahan lebih dilakukan level pelaksana, bukan pada level policy decision making? Harus dikaji lagi, apakah ini kesalahan makrostrategis ataukah operasional-teknis.

Kembali ke soal LPS. Lembaga ini jelas amat diperlukan karena blanket guarantee bukanlah pilihan terbaik. Meski blanket guarantee memberi rasa aman dan membangkitkan confidence masyarakat, ia tetap mengandung celah kelemahan. Adanya blanket guarantee bisa menimbulkan moral hazard di kalangan manajemen perbankan. Bankir yang integritasnya rendah, sekalipun sudah lulus fit and proper test oleh BI, bisa saja menjalankan praktek moral hazard. Sebab, jika banknya mengalami default, toh, dana simapanan masyarakat tetap terjamin.

Selama ini, pembentukan LPS selalu tertunda-tunda karena otoritas moneter masih belum yakin bahwa timing-nya sudah tepat. Saya sependapat bahwa faktor timing harus menduduki prioritas tinggi dalam memutuskan pembentukan LPS. Sebab, jika tidak dilakukan pada saat yang tepat, hanya akan menimbulkan kepanikan baru.

Pertanyaannya, apakah sekarang merupakan saat yang tepat? Saya berani menjawab, “ya”. Memang, kalau dipikir-pikir, selalu saja kita merasa kondisinya belum kondusif. Tapi, dengan posisi rupiah di level Rp8.500 per US$1—bahkan pernah sedikit di bawah Rp8.000 per US$1—suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang menembus 9%, inflasi yang hanya 7%, dan cadangan devisa yang hampir US$34 miliar—neto US$25 miliar plus utang dari IMF US$9 miliar—apa lagi yang mesti ditunggu?

Setidaknya, situasi sekarang merupakan yang terbaik dibanding dengan masa-masa sebelumnya. Karena itu, kalau pemerintah tidak segera memanfaatkan momentum ini untuk melahirkan LPS, saya khawatir, kita tidak sempat lagi memperolehnya pada masa mendatang.

Situasi ini kurang lebih sama dengan tatkala kita harus memutuskan keluar dari IMF. Ternyata, kita toh akhirnya berani keluar dari kontrak IMF. Sebab, kalau sekarang tidak berani, tak ada jaminan bahwa momentum bagus seperti sekarang bisa kita dapatkan lagi kelak. Begitu pula soal kelahiran LPS ini. Selamat datang era LPS, selamat tinggal era blanket guarantee

Sumber : Infobanknews karya dari A. Tony Prasetiantono

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

2011-07-06T12:38:00.000+07:00

Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, al dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).

Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana, maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan PELANGGARAN BMPK. Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih prudent kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposur besar (large exposure).

Hal utama dalam pengaturan BMPK adalah :
1. Penyediaan Dana kepada PIHAK TERKAIT ditetapkan maksimum 10% dari modal bank
2. Penyediaan dana kepada satu peminjam yang BUKAN PIHAK TERKAIT maksimum 20% dari modal bank.
3. Penyediaan dana kepada satu kelompok pemimjam yang BUKAN PIHAK TERKAIT maksimum 25% dari modal bank.

Secara operasional, mengingat bank dipengaruhi pula faktor eksternal, maka penyediaan dana dapat dikatakan tidak melanggar namun MELAMPAUI batas maksimumnya al. apabila disebabkan adanya penurunan modal bank, perubahan nilai tukar dan perubahan nilai wajar.

Mengingat peranan dalam perekonomian nasional khususnya sebagai lembaga intermediasi, maka meski terdapat pembatasan dalam penyediaan dananya, bank tetap perlu didorong untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui langkah2 penyaluran dana kepada sektor riil dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, penyediaan dana tertentu diberikan kelonggaran atau pengecualian dalam penerapan BMPK, antara lain : penyediaan dana kepada BUMN yang bidang usahanya mempengaruhi hajat hidup orang banyak termasuk pembangunan infrastruktur, penyediaan dana yang dijamin oleh prime bank dan lembaga pembangunan multilateral, serta penyediaan dana kepada nasabah dengan pola kemitraan inti-plasma. Disamping itu, sejalan dengan upaya konsolidasi perbankan, penyertaan modal kepada bank lain dapat tidak diperhitungkan dalam BMPK.

Sumber : Diskusi Bankir Facebook

ILUSTRASI PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM

2011-07-05T10:07:00.000+07:00

Contoh perhitungan GWM Primer dalam rupiah:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah). GWM Primer dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah).

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah serta GWM dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

Jumlah harian saldo Rekening Giro Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam 1 (satu) masa laporan Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya Perhitungan pemenuhan GWM Primer dalam rupiah dan GWM LDR dalam rupiah serta GWM dalam valuta asing didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut:

GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya;
GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;
GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Contoh perhitungan GWM Sekunder dalam rupiah:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah).

GWM Sekunder dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Sekunder dalam rupiah adalah sebagai berikut:

Perhitungan pemenuhan GWM Sekunder dalam rupiah didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut:

GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya;
GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;
GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Contoh perhitungan GWM dalam valuta asing:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US dollar). GWM dalam valuta asing harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar: 1% x USD100.000.000,00 = USD1.000.000,00 (satu juta US dollar).

Contoh Perhitungan GWM LDR dalam rupiah (Contoh 1 : LDR bank sebesar LDR target) :

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah) dan LDR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November sebesar 90% (sembilan puluh persen).

Batas bawah LDR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LDR Target sebesar 100% (seratus persen) sehingga LDR Bank berada dalam kisaran LDR Target.

Dengan demikian GWM LDR dalam rupiah harian Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah.

GWM dalam rupiah harian Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar:

GWM Primer sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) dipenuhi dalam bentukSBI, SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve.
GWM LDR sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Perhitungan GWM LDR dalam rupiah (Contoh 2 : LDR bank di bawah LDR target) :

Sebagaimana diketahui :

Batas bawah LDR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LDR Target ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu).

LDR Bank lebih kecil dari batas bawah LDR Target, sehingga GWM LDR dalam rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar:

Parameter Disinsentif Bawah x (Batas bawah LDR Target – LDR Bank) x DPK dalam rupiah

= 0,1 x (78% - 50%) x DPK dalam rupiah

= 0,1 x 28% x DPK dalam rupiah

= 2,8% x DPK dalam rupiah

GWM dalam rupiah harian Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar:

GWM Primer sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve.
GWM LDR sebesar 2,8 % (dua koma delapan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.540.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Perhitungan GWM LDR dalam rupiah (Contoh 1 : KPMM bank dibawah insentif dan LDR bank di atas LDR target):

Sebagaimana diketahui:

Batas bawah LDR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LDR Target ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua).
KPMM Insentif ditetapkan sebesar 14% (empat belas persen).

LDR Bank lebih besar dari batas atas LDR Target dan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif, sehingga GWM LDR dalam rupiah harian Bank untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November adalah sebesar:

Parameter Disinsentif Atas x (LDR Bank – batas atas LDR Target) x DPK dalam rupiah

= 0,2 x (105% – 100%) x DPK dalam rupiah

= 0,2 x 5% x DPK dalam rupiah

= 1% x DPK dalam rupiah

GWM dalam rupiah harian Bank A untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan November yang wajib dipenuhi adalah sebesar:

GWM Primer sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp4.400.000.000.000,00 (empat triliun empat ratus miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.
GWM Sekunder sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp1.375.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk SBI, SUN, SBSN, dan/atau Excess Reserve.
GWM LDR sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam rupiah yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah), dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia.

Sejarah Money Laundering

2011-07-04T12:01:00.001+07:00

Salah satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) adalah money laundering (pencucian uang). Menurut Billy Steel istilah “money laundering” aslinya berasal dari bisnis Laundromats (tempat cuci otomat) milik Mafia di Amerika Serikat. Para gangster di sana telah memperoleh penghasilan yang besar dari pemerasan, pelacuran, judi dan penyelundupan minuman keras. Mereka menginginkan agar uang yang mereka peroleh tersebut terlihat sebagai uang yang halal. Salah satu caranya adalah dengan membeli atau mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang bisnis halal dan mencampurkan uang hasil dari kejahatan mereka dengan uang hasil dari bisnis halal mereka tersebut. Laundromats dipilih oleh para gangster ini sebab usaha Laundromats dilakukan dengan menggunakan uang tunai dan pasti menguntungkan sebagaimana yang dilakukan oleh Al Capone.

Walaupun Al Capone telah dituntut dan dihukum dengan pidana penjara selama sebelas tahun di penjara Alcatraz pada bulan Oktober 1931, namun itu semua lebih karena ia dinyatakan bersalah telah melakukan penggelapan pajak daripada membuktikannya bersalah terhadap kejahatan asal (predicate crime) seperti pembunuhan, pemerasan, atau penjualan minuman keras tanpa izin yang telah menghasilkan banyak harta kekayaan tidak sah. Orang yang paling berpengaruh terhadap kesuksesan Alcapone dalam mengorganisir kejahatannya adalah Meyer Lansky, yang lebih dikenal sebagai seorang pembunuh bayaran dan pendiri “Murder Incorporated”. Lansky juga merupakan konsultan keuangan Alcapone sehingga digelari “the Mob’s Accountant”. Lansky tahu benar bagaimana cara menata hubungan yang baik antara kejahatan terorganisir, perusahaan, dan politik. Salah satu mitra kerja Lansky adalah gangster Yahudi di Newyork bernama Arnold “The Big Bankroll” Rothstein. Lansky banyak belajar dari Rothstein yang memiliki kedekatan secara politik dengan berbagai pejabat pemerintahan yang korup dengan tujuan untuk melindungi kejahatan terorganisirnya. Dengan kondisi yang mendukung tersebut, Lansky sengaja mendirikan perusahaan illegal (front company) yang sekaligus dijadikan sebagai sarana pencucian uang. Teman dekat Lansky yang lain adalah Benyamin “Bugsy” Siegel, terkenal dengan prestasinya mendirikan perjudian di Las Vegas dengan dukungan keuangan dari Lansky. Meyer Lansky menyembunyikan uang hasil kejahatannya dengan memanfaatkan beberapa rekening di bank Swiss yang terkenal menganut sistem kerahasiaan bank yang sangat ketat. Dengan fasilitas Bank Swiss, Lansky bisa memanfaatkan ‘fasilitas perolehan kredit’ untuk menyamarkan uang haram miliknya sehingga seolah-olah merupakan ’perolehan kredit’ dari bank-bak asing yang diperlakukan sebagai ‘pendapatan’ jika perlu. Hal ini dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak.

Tujuan dari keseluruhan upaya yang dilakukan tersebut di atas adalah untuk mencuci uang senilai ratusan juta dollar. Kegiatan ini dilakukan Meyer Lansky selama hidupnya hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 1983. Dia terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak dan tindak pidana terkait lainnya, dan tidak pernah dipenjara atas tindakannya melakukan pencucian uang.

(Sumber Azamul-Wordpress)

REGULASI BANK INDONESIA TERKAIT DENGAN PEMBERIAN KREDIT BANK

2011-07-03T10:00:00.000+07:00

Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Namun mengingat sebagai lembaga intermediasi, sebagian besar dana bank berasal dari dana masyarakat, maka pemberian kredit perbankan banyak dibatasi oleh ketentuan undang-undang dan ketentuan Bank Indonesia.

UU Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain adalah regulasi mengenai Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit.

A. Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum

Sebagaimana telah dikemukakan, bank dalam melakukan kegiatan usaha terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang pada azas-azas perkreditan yang sehat guna melindungi dan memelihara kepentingan dan kepercayaan masyarakat.

Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan azas-azas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No.27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan SK Dir BI tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan bank secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :

1. prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;

2. organisasi dan manajemen perkreditan;

3. kebijakan persetujuan kredit;

4. dokumentasi dan administrasi kredit;

5. pengawasan kredit;

6. penyelesaian kredit bermasalah.

Kebijakan perkreditan bank dimaksud wajib disampaikan kepada Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan pemberian kredit dan pengelolaan

perkreditan bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan bank yang telah disusun secara konsekuen dan konsisten.

B. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Salah satu penyebab dari kegagalan usaha bank adalah penyediaan dana yang tidak didukung dengan kemampuan bank mengelola konsentrasi penyediaan dana secara efektif. Dalam rangka mengurangi potensi kegagalan

usaha bank maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain dengan melakukan penyebaran (diversifikasi) portofolio penyediaan dana melalui pembatasan penyediaan dana, baik

kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait. Pembatasan penyediaan dana adalah persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan batas maksimum pemberian kredit (BMPK). BMPK mendapatkan dasar pengaturan dalam UU Perbankan. Pengaturan tersebut selanjutnya dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Berdasarkan PBI tersebut, BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank.

Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat serta memelihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan BMPK yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada peminjam dan/atau kelompok peminjam tertentu. Penyediaan dana dalam kerangka BMPK tidak hanya berupa kredit, tetapi meliputi seluruh portofolio penyediaan dana yaitu penanaman dana bank dalam bentuk :

a. kredit;

b. surat berharga;

c. penempatan;

d. surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali;

e. tagihan akseptasi;

f. darivatif kredit (credit derivative);

g. transaksi rekening administratif (seperti guarantee, letter of credit, standby letter of credit);

h. tagihan derivatif;

i. potential future credit exposure;

j. penyertaan modal;

k. penyertaan modal sementara;

l. bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan huruf a sampai dengan huruf k.

Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan bank dapat dilakukan paling tinggi 10 % dari modal bank. Untuk penyediaan dana kepada seorang peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dengan bank dapat dilakukan paling tinggi 20 % dari modal bank. Sementara, penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait dapat dilakukan paling tinggi 25 % dari modal bank. Peminjam digolongkan sebagai anggota suatu kelompok peminjam apabila peminjam mempunyai hubungan pengendalian dengan peminjam lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan dan/atau keuangan.

Sementara, pihak terkait adalah peminjam dan/atau kelompok peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PBI No. 7/3/PBI/2005. Bank wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait dengan bank dan dilaporkan kepada Bank Indonesia. Pengecualian diberlakukan terhadap perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak diperlakukan sebagai kelompok peminjam sepanjang hubungan tersebut semata-mata disebabkan karena kepemilikan langsung pemerintah Indonesia. Selain itu penyediaan dana bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak dapat dilakukan paling tinggi sebesar 30 % dari modal bank.

Kemudian dapat ditambahkan bahwa pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka dikecualikan dari peritungan BMPK sepanjang wesel ekspor berjangka diterbitkan atas dasar letter of credit berjangka yang sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) yang berlaku, dan telah diaksep oleh Prime Bank. Bank yang melakukan pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK dikenakan sanksi penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat pemberian penyediaan dana.

Sementara, pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase penyediaan dana terhadap modal bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud di atas.

Penyediaan dana oleh Bank dikategorikan sebagai pelampauan BMPK apabila disebabkan oleh :

a. penurunan modal bank;

b. perubahan nilai tukar;

c. perubahan nilai wajar;

d. penggabungan usaha dan atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok peminjam;

e. perubahan ketentuan.

Dalam hal terjadi pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK, bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindakan (action plan) untuk penyelesaiannya yang setidaknya memuat langkah-langkah untuk penyelesaian pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK serta target waktu penyelesaian sesuai dengan ketentuan dalam PBI No. 7/3/PBI/2005.

Bank yang menyampaikan action plan untuk pelanggaran BMPK setelah batas akhir waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenai sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari kerja keterlambatan. Sementara, bank yang menyampaikan action plan untuk pelampauan BMPK setelah batas akhir waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas akhir waktu tersebut, dikenai sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

Selanjutnya bank juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan action plan masing-masing untuk pelanggaran BMPK dan pelampauan BMPK kepada Bank Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah realisasi action plan.

Bank yang menyampaikan laporan pelaksanaan action plan setelah batas akhir waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja setelah batas waktu tersebut, dikenai sanksi berupa kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

Bank yang tidak menyelesaikan pelanggaran BMPK dan atau pelampauan BMPK sesuai dengan action plan setelah diberi peringatan 2 (dua) kali oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu untuk setiap teguran, dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) UU Perbankan, antara lain berupa :

a. pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku;

b. pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi penyediaan dana; dan atau

c. larangan untuk turut serta dalam rangka kegiatan kliring.

Selain itu, terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50 dan Pasal 50 A UU Perbankan.

C. Penilaian Kualitas Aktiva

Kondisi dan karakteristik dari aset perbankan nasional pada saat ini maupun di waktu yang akan datang masih tetap dipengaruhi oleh risiko kredit, yang apabila tidak dikelola secara efektif akan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha bank. Pengelolaan risiko kredit yang tidak efektif antara lain disebabkan kelemahan dalam penerapan kebijakan dan prosedur penyediaan dana, termasuk penetapan kualitasnya, kelemahan dalam mengelola portofolio aset bank, serta kelemahan dalam mengantisipasi perubahan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas penyediaan dana.

Untuk memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu meminimalkan potensi kerugian atas penyediaan dana, antara lain dengan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, pengurus bank wajib menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana serta melaksanakan prinsip kehatihatian yang terkait dengan transaksi-transaksi dimaksud. Hal di atas diatur dalam PBI No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. PBI tersebut mewajibkan bank (dalam hal ini Direksi) untuk menilai, memantau dan mangambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva (meliputi Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif) senantiasa baik.

Aktiva Produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repurchase agreement), tagihan derivatif, penyertaantransaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Sementara, Aktiva Non Produktif adalah aset bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih. Dalam Pasal 5 PBI No. 7/2/PBI/2005 diatur bahwa bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, hal ini juga berlaku untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) bank (termasuk penyediaan dana yang diberikan secara sindikasi). Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas Aktiva Produktif, maka kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.

Ketentuan untuk menetapkan kualitas yang sama tersebut di atas juga berlaku terhadap Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama (vide Pasal 6 PBI No. 7/2/PBI/2005). Termasuk dalam pengertian ‘proyek yang sama’ antara lain apabila :

a. terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa debitur. Keterkaitan dianggap signifikan antara lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung pada proses produksi entitas lain, misalnya adanya ketergantungan bahan baku dalam proses produksi.

b. kelangsungan cash flow suatu entitas akan terganggu secara signifikan apabila cash flow entitas lain mengalami gangguan.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian yang meliputi prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

a. potensi pertumbuhan usaha;

b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;

c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;

d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan

e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Sementara, penilaian terhadap kinerja debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

a. perolehan laba;

b. struktur permodalan;

c. arus kas; dan

d. sensitivitas terhadap risiko pasar.

Kemudian penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut :

a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga;

b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;

c. kelengkapan dokumentasi kredit;

d. kepatuhan terhadap perjanjian kredit;

e. kesesuaian penggunaan dana; dan

f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian (prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar) dengan mempertimbangkan komponen-komponen di atas. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian itu, kualitas kredit ditetapkan menjadi : Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, atau Macet.

Untuk mengantisipasi potensi kerugian, bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif. PPA meliputi cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif, dan cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif. Cadangan umum sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan paling kurang sebesar 1 % (satu perseratus) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar. Sementara, cadangan khusus ditetapkan paling kurang sebesar :

a. 5 % (lima perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;

b. 15 % (lima belas peseratus) dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;

c. 50 % (lima puluh peseratus) dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan;

d. 100 % (seratus peseratus) dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan;

Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA hanya dapat dilakukan untuk Aktiva Produktif. Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut :

a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;

b. tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan;

c. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; dan atau

d. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.

Untuk kredit bermasalah, salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian pada kredit bermasalah tersebut adalah bahwa bank juga dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah dilakukan restruktuirisasi. Bank dilarang melakukan restrukturisasi kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA, atau penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual. Untuk itu bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi kredit yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko bank.

Untuk eksposur penyediaan dana yang sudah tidak memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar atau telah dikatagorikan Macet serta bank telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali penyediaan dana tersebut, bank dapat melakukan hapus buku atau hapus tagih.

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku penyediaan dana yang memiliki kualitas Macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur. Sedangkan hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban debitur (tagihan kepada debitur) yang tidak mungkin lagi diselesaikan oleh debitur.

D. Sistem Informasi Debitur

Kelancaran proses kredit dan penerapan manajemen risiko kredit yang efektif serta ketersediaan informasi kualitas debitur yang diandalkan dapat dicapai apabila didukung oleh sistem informasi yang utuh dan komprehensif

mengenai profil dan kondisi debitur, terutama debitur yang sebelumnya telah memperoleh penyediaan dana. Dalam proses kredit, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur dapat mendukung percepatan proses analisa dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Untuk kepentingan manajemen risiko, sistem informasi mengenai profil dan kondisi debitur

dibutuhkan untuk menentukan profil risiko kredit debitur. Selain itu tersedianya informasi kualitas debitur, diperlukan juga untuk melakukan sinkronisasi penilaian kualitas debitur di antara bank pelapor.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia berperan untuk mengatur dan mengembangkan penyelenggaraan sistem informasi antar bank yang dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia mengembangkan sistem informasi debitur yang dari waktu ke waktu selalu disempurnakan untuk disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi.

Ketentuan mengenai sistem informasi debitur tersebut diatur dalam PBI No. 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur. Berdasarkan ketentuan PBI tersebut, bank umum, penyelenggara kartu kredit selain bank dan BPR yang memiliki total aset Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia setiap bulan meliputi informasi mengenai debitur, pengurus dan pemilik, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin dan laporan keuangan debitur (bagi debitur yang merupakan nasabah perusahaan atau badan yang menerima penyediaan dana Rp 5.000.000.000,00 atau lebih).

Sementara, Lembaga Keuangan Bukan Bank (antara lain meliputi asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan) dan BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat menjadi pelapor dalam Sistem Informasi Debitur dengan menandatangani surat pernyataan keikutsertaan anggota.

Pelapor yang telah memenuhi kewajiban pelaporan dapat meminta informasi debitur kepada Bank Indonesia meliputi antara lain identitas debitur, pemilik dan pengurus, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, agunan, penjamin dan atau kolektibilitas. Informasi yang diperoleh pelapor tersebut hanya dapat digunakan untuk keperluan pelapor dalam rangka penerapan manajemen risiko, kelancaran proses penyediaan dana, dan atau identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.

E. Kredit kepada Pihak Asing

Penerapan sistem devisa bebas di Indonesia telah mempercepat perkembangan dan integrasi pasar keuangan Indonesia dengan pasar dunia.

Integrasi pasar keuangan antara lain terlihat pada penggunaan mata uang domestik, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada awalnya mata uang domestik digunakan oleh warga negara asing dan badan asing di dalam negeri, namun selanjutnya penggunaan tersebut meluas ke luar negeri baik oleh warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia maupun oleh warga negara asing dan badan asing.

Sebagai akibat dari perkembangan dan integrasi pasar keuangan di atas, peningkatan transaksi rupiah antara bank dengan warga neara asing dan badan asing dalam perkembangannya telah menimbulkan ketidakstabilan kondisi moneter di dalam negeri, khususnya dalam bentuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Sehubungan dengan hal tersebut, telah diambil langkah kebijakan dengan menetapkan pembatasan-pembatasan yang diperlukan sebagaimana tertuang dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 3/3/PBI/2001 tanggal 12 Januari 2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing.

Dalam perkembangan selanjutnya, meskipun PBI No 3/3/PBI/2001telah menyediakan kemungkinan bagi berbagai transaksi untuk kepentingan pembiayaan yang bermanfaat bagi perekonomian domestik, namun masih dirasakan perlu dilakukan berbagai penyempurnaan. Langkah penyempurnaan perlu diambil agar ketentuan yang berlaku tidak

menghambat kegiatan produktif dan dapat sejalan dengan beberapa perkembangan terakhir baik dalam pasar keuangan maupun dalam perekonomian domestik secara keseluruhan dan dipihak lain dapat tetap menunjang tercapainya stabilitas sistem keuangan dan moneter di dalam negeri.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bank Indonesia mencabut PBI No 3/3/PBI/2001 dan mengeluarkan PBI No. 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank. Berdasarkan peraturan tersebut, bank dilarang memberikan kredit baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing kepada pihak asing. Pihak asing sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi :

a. warga negara asing;

b. badan hukum asing atau lembaga asing lainnya;

c. warga negara Indonesia yang memiliki status pnduduk tetap (permanent resident) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia;

d. kantor Bank di luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia;

e. kantor perusahaan di luar negeri dari perusahaan yang berbadan hukum Indonesia.

Pengecualian atas larangan terhadap pemberian kredit tersebut di atas meliputi:

a. kredit dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan

1) mengikutsertakan Prime Bank sebagai lead bank;

2) diberikan untuk pembiayaan proyek di sektor riil untuk usaha produktif yang berada di wilayah Indonesia; dan

3) kontribusi bank asing sebagai anggota sindikasi lebih besar dibandingkan dengan kontribusi bank dalam negeri;

b. kartu kredit;

c. kredit konsumsi yang digunakan di dalam negeri;

d. cerukan intrahari rupiah dan valuta asing yang didukung oleh dokumen yang bersifat authenticated yang menunjukkan konfirmasi akan adanya dana masuk ke rekening bersangkutan pada hari yang sama dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia;

e. cerukan dalam rupiah dan valuta asing karena pembebanan biaya administrasi;

f. pengambilalihan tagihan dari badan yang ditunjuk pemerintah untuk mngelola aset-aset bank dalam rangka restrukturisasi perbankan Indonesia oleh Pihak Asing yang pembayarannya dijamin oleh Prime Bank.

F. Kredit kepada Perusahaan Sekuritas

Berdasarkan SK Direksi BI No. 24/32/KEP/DIR dan SE BI No. 24/1/UKU masing-masing tanggal 12 Agustus 1991 tentang Kredit kepada Perusahaan Sekuritas dan Kredit dengan Agunan Saham, bank dilarang memberikan kredit untuk jual beli saham kepada perorangan atau perusahaan yang bukan perusahaan sekuritas. Pemberian kredit kepada perusahaan sekuritas dilakukan oleh bank dengan ketentuan :

a. Setiap bank hanya boleh memberikan kredit kepada suatu perusahaan sekuritas masing-masing dengan maksimum sebesar jumlah yang terkecil antara 25% dari modal perusahaan sekuritas yang bersangkutan atau 15% dari modal bank.

b. Seluruh kredit yang dapat diberikan oleh suatu bank kepada semua perusahaan sekuritas maksimum sebesar 30% dari modal bank.

Disamping itu, bank dilarang memberikan kredit dengan agunan berupa saham perusahaan lain. Dalam perkembangannya, ketentuan ini dicabut dengan dikeluarkannya SK Direksi BI No. 26/68/KEP/DIR dan SE BI No. 26/1/UKU tentang Saham sebagai Agunan Tambahan Kredit masing-masing tanggal 7 September 1993. Berdasarkan ketentuan ini saham boleh dijadikan agunan tambahan dengan syarat selama 3 bulan terakhir aktif diperdagangkan, harga saham tersebut di atas nilai nominal dan nilai saham yang diagunkan adalah 50% dari harga pasar tersebut.

G. Kredit untuk Keperluan Transaksi Derivatif

Pengertian transaksi derivatif berdasarkan SE BI No. 28/15/UD tanggal 18 Februari 1996 adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuiti dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan atau tanpa pergerakan dana. Pihak bank hanya boleh ikut dalam transaksi derivatif dengan dibatasi pada transaksi derivatif yang berkaitan dengan valuta asing (nilai tukar) dan suku bunga. Adapun transaksi derivatif yang berkaitan dengan saham hanya dapat dilakukan atas izin BI secara kasus per kasus.

Transaksi derivatif yang dilarang dalam kaitannya dengan nasabah bank adalah :

a. Bank dilarang memelihara posisi atas transaksi derivatif yang dilakukan oleh nasabah grup dari bank, direksi, komisaris, pegawai atau pemilik bank yang bersangkutan.

b. Bank dilarang memberikan fasilitas kredit dan cerukan (overdraft) dalam rangka kewajiban pemenuhan margin deposit nasabah untuk keperluan transaksi derivatif kepada nasabah (vide Pasal 6 ayat (2) SK Direksi BI No. 28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995 tentang Transaksi Derivatif).

Transaksi derivatif untuk kepentingan nasabah harus berdasarkan kontrak yang sekurang-kurangnya mencakup :

a. Pagu transaksi derivatif

b. Base currency yang digunakan

c. Jenis valuta/instrumen yang dipertukarkan

d. Penyelesaian transaksi derivatif (settlement)

e. Pembukuan laba/rugi transaksi derivatif yang dilakukan

f. Pencatatan atas posisi laba/rugi yang potensial (unrealised)

g. Metode atau cara transaksi derivatif

h. Besarnya komisi

i. Penggunaan kurs konversi

j. Advis dan konfirmasi transaksi derivatif

k. Kerahasiaan, dan

l. Domisili dan hukum yang berlaku.

Transaksi derivatif yang dilakukan tanpa diikuti penyerahan dana/instrumen, kontraknya harus pula mencakup :

a. Jumlah margin deposit

b. Maintenance margin yang ditentukan, dan

c. Hak dan kewajiban nasabah yang harus dicetak dalam huruf yang besar sehingga mudah dibaca.

H. Kredit untuk Pembiayaan Pengadaan dan atau Pengolahan Tanah Laju pertumbuhan pinjaman perbankan yang berlebihan kepada sektor properti merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan moneter dan kesehatan perbankan terutama pemberian kredit untuk pembiayaan pengadaan dan pengolahan tanah sebagai unsur yang banyak mendorong pertumbuhan yang berlebihan pada kredit sektor properti.

Oleh sebab itu, BI telah mengeluarkan SK Direksi BI No. 30/46/KEP/DIR dan SE BI No. 30/2/UK masing-masing tanggal 7 Juli 1997 tentang Pembatasan Pemberian Kredit oleh Bank Umum untuk Pembiayaan Pengadaan dan atau Pengolahan Tanah. Pokok-pokok ketentuan yang diatur dalam kaitannya dengan pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah adalah sebagai berikut :

a. Bank dilarang memberikan kredit kepada pengembang, baik secara langsung maupun tidak langsung dan atau membeli/menjamin surat berharga dari pengembang untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah. Pemberian kredit secara langsung adalah pemberian kredit oleh bank langsung kepada pengembang, sedangkan pemberian kredit secara tidak langsung adalah pemberian kredit oleh bank kepada pihak lain yang secara efektif dapat dimanfaatkan oleh pengembang untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah.

b. Bank dilarang pula membeli dan atau menjamin surat berharga (surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, termasuk pula commercial paper) yang diterbitkan oleh pengembang untuk pembiayaan pengadaan dan atau pengolahan tanah, kecuali surat berharga yang diterbitkan oleh pengembang yang mengkhususkan usahanya di bidang pembangunan rumah sederhana atau jalan tol.

c. Bank dapat memberikan kredit kepada pengembang selain untuk pengadaan dan atau pengolahan tanah sepanjang memenuhi persyaratan:

1) Harga atau nilai tanah tidak dapat digunakan untuk memenuhi keperluan pembiayaan sendiri (self financing) nasabah yang dipersyaratkan oleh bank dalam persetujuan kredit.

2) Penyediaan fasilitas kredit untuk pembiayaan pembangunan properti hanya dapat dilakukan atas dasar bukti pemilikan tanah atas nama pengembang atau dokumen lain yang memberikan hak kepada pengembang untuk menggunakan tanah tersebut bagi pembangunan properti yang dibiayai.

3) Pencairan kredit untuk pembiayaan properti hanya dapat dilakukan atas dasar Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau sekurangkurangnya bukti pengajuan permohonan IMB yang dikeluarkan instansi yang berwenang serta surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan untuk proyek yang dibiayai antara pengembang dengan kontraktor.

d. Beberapa hal yang dikecualikan :

1) Pemberian kredit untuk pengadaan dan atau pengolahan tanah yang akad kreditnya dibuat sebelum tanggal 14 Juli 1997.

2) Pengalihan kredit dari pengembang kepada suatu pengembang lain dalam rangka penyelamatan sepanjang tidak menambah saldo kredit.

3) Perpanjangan jangka waktu kredit dalam rangka penyelamatan tanpa menambah saldo kredit.

4) Pemberian kredit dan atau pembelian/penjaminan surat berharga dari pengembang untuk pengadaan dan atau pengolahan tanah guna pembangunan rumah sederhana.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi pemberian kredit kepada pengembang untuk tujuan pembangunan rumah sederhana. Kategori rumah sederhana adalah rumah tidak bersusun dengan luas lantai tidak lebih dari 70 m2 yang dibangun di atas tanah dengan luas kaveling 54 m2 sampai dengan 200 m2 dengan biaya pembangunan per m2 tertinggi untuk pembangunan rumah dinas tipe C yang berlaku sebagaimana diatur dalam SK Direktur Jenderal, serta rumah susun dengan luas lantai tidak lebih dari 36 m2 serta kaveling siap bangun dengan luas maksimum 72 m2.

I. Pemberian Garansi oleh Bank Pemberian garansi oleh Bank diatur dalam SK Dir BI No. 23/88/KEP/DIR jo. SE BI No. 23/7/UKU masing-masing tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank. Berdasarkan ketentuan tersebut garansi yang diberikan oleh bank meliputi :

1. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin wanprestasi. Dalam hal ini pemberian garansi dapat berupa Garansi Bank atau Standby Letter of Credit.

2. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila pihak yang dijamin wanprestasi, sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

3. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank. Pemberian garansi tersebut adalah berupa surat yang dapat menimbulkan kewajiban membayar suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin wanprestasi dan Letter of Credit. Dengan demikian pemberian garansi oleh bank dalam bentuk tersebut harus dihitung sebagai contingent liabilities yang tunduk pada ketentuan Bank Indonesia mengenai Pemberian Garansi oleh Bank. Agar bank memperoleh kepastian kapan berakhirnya contingent liabilities yang timbul sebagai akibat pemberian garansi dalam bentuk ini, maka bank dalam memberikan garansi tersebut hendaknya menetapkan suatu batas waktu.

Selanjutnya, bank dapat memberikan garansi baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing, namun demikian perlu diperhatikan bahwa pemberian garansi untuk penerimaan kredit dari luar negeri hanya dapat dilakukan dengan junlah seluruhnya setingi-tingginya 20 % dari modal.

Dalam pengertian jumlah keseluruhan tersebut termasuk pula garansi yang dikeluarkan oleh kantor-kantor bank di luar negeri.

Karena pemberian garansi dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank, yang mempengaruhi likuiditas dan solvabilitasnya, maka pemberian garansi dikenakan ketentuan tentang BMPK dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum. Sebelum garansi diberikan, bank diminta untuk terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang pada hakekatnya sama dengan penelaahan yang dilakukan dalam pemberian kredit, antara lain mengenai :

1. bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin.

2. sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin.

3. jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank.

4. kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan kemungkinan terjadinya risiko. Kontra garansi ini dapat berupa :

a. kontra garansi dari bank di luar negeri yang bonafide.

b. Setoran sebesar 100 % dari nilai garansi yang diberikan.

c. Kontra garansi lainnya yang diperoleh dari pihak yang dijamin dengan nilai yang memadai untuk menanggung kerugian yang mungkin diderita oleh bank. Kontra garansi ini dapat berupa garansi material dan atau immaterial tergantung pada penilaian bank atas kemungkinan terjadinya risiko. Apabila dianggap perlu bank dapat meminta sejumlah uang setoran kepada nasabah yang dijamin untuk diblokir pada bank yang bersangkutan sebelum garansi diberikan.

Pemberian garansi atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan kontra garansi yang cukup dari bank di luar negeri yang bonafide (tidak termasuk cabang bank yang bersangkutan di luar negeri), atau setoran sebesar 100 % dari nilai garansi yang diberikan.

Sumber : http://www.bankirnews.com

Tingkat Kesehatan Bank - CAMELS vs RBBR

2011-05-27T09:30:00.002+07:00

Sebagaimana diketahui, salah satu konsep manajemen yang dikenal secara umum adalah P.O.A.C. - Planning, Organizing, Actuating & Controlling. Salah satu aspek yang terdapat dalam Controlling adalah Evaluation- yaitu bagaimana mengukur pencapaian-pencapaian dari strategi yang telah dilakukan.

Tingkat Kesehatan Bank sebagai ukuran pencapaian kinerja bank yang komprehensif merupakan input untuk planning ke depan. Bagi bank, tujuan penilaianTingkat Kesehatan Bank adalah memperoleh gambaran mengenai tingkat kesehatan bank sehingga dapat digunakan sebagai input bagi bank dalam menyusun strategi dan rencana bisnis ke depan serta memperbaiki kelemahan-kelemahan yang berpotensi menganggu kinerja bank. Bagi regulator, penilaian tingkat kesehatan bank menjadi input dalam menyusun strategi dan rencana pengawasan bank yang efektif sehingga bersama-sama dengan bank dapat menciptakan individual bank dan sistem perbankan yang sehat dan berkesinambungan.

Perkembangan industri perbankan telah memberi andil dalam perubahan pendekatan penilaian secara internasional yang mengarah pada pendekatan pengawasan berdasarkan risiko. Peningkatan eksposur risiko dan profil risiko serta penerapan pendekatan Pengawasan berdasarkan risiko tersebut selanjutnya akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank. Mulai bulan Januari 2012 dengan menggunakan data Bulan Desember 2011, bank telah diwajibkan untuk melaporkan penilaian Tingkat Kesehatan berdasarkan Risk Based Bank Rating menggantikan CAMELS (Capital, Asset Quality, Management, Earning, Liquidity & Sensitivity to Market Risk) yang dulunya digunakan bank.

Tingkat kesehatan bank berdasarkan CAMELS, selama ini telah efektif dalam memberikan gambaran kesehatan bank namun perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan kompleksitas bisnis bank dan memenuhi ekspektasi stakeholders yang semakin tinggi. Untuk lebih memahami apa fokus penyempurnaan CAMELS, berikut disajikan diagram Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan metode CAMELS, sebagai berikut :

Dari diagram tersebut terlihat, bahwa keterkaitan antara faktor-faktor dalam CAMELS belum terhubung sehingga belum memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana bank dikelola. Masing-masing komponen dan faktor dalam diagram masih dianalisis secara terpisah, dan belum mempehatikan adanya keterkaitan antara satu parameter dengan parameter lainnya. Berikut uraian tentang hal dimaksud :

Faktor Manajemen tentunya sangat terkait dengan faktor lainnya, karena faktor-faktor lain merupakan hasil (resultan) dari apa yang dilakukan manajemen. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang erat antara penilaian penilaian faktor Manajemen dengan faktor lainnya.
Faktor Capital dan Earnings sangat dipengaruhi oleh faktor Asset Quality, karena Asset Quality yang buruk akan menyebabkan kecukupan permodalan terganggu untuk mengantisipasi kerugian dimasa depan.

Selain dari belum adanya keterkaitan antara faktor dan komponen, CAMELS juga belum memperhitungkan kinerja masa depan serta perbandingan bank dengan bank sejenis (peer analysis). Misal dalam penilaian faktor Asset Quality, CAMELS belum memperhitungkan potensi penurunan kualitas kredit / potensi peningkatan NPL. Hal-hal tersebut, menjadi alasan mengapa perlu penyesuaian metode Penilaian Tingkat Kesehatan dari CAMELS ke RBBR.

Konsep Risk Based Bank Rating (RBR)

Diuraikan pada bagian sebelumnya, evaluasi kinerja yang dilakukan bank selama ini lebih banyak terfokus sisi upside bisnis (pencapaian laba dan pertumbuhan), tetapi hanya sedikit membahas sisi downside (risiko). Evaluasi yang hanya fokus pada sisi upside cenderung bias dan tidak berorientasi pencapaian jangka panjang sehingga penilaian tingkat kesehatan bank (mencakup sisi upside dan downside) menjadi solusi penilaian kinerja yang lebih komprehensif.

Penilaian RBBR mencakup empat faktor yaitu : i). Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), ii). Profil Risiko, iii). Earning (pendapatan) & iv). Capital (permodalan). Diagram berikut mengilustrasikan hubungan antara masing-masing faktor dalam RBBR, yaitu :

Dari diagram di atas, terlihat bahwa Peringkat Komposit TKB berdasarkan RBBR adalah dilakukan berdasarkan penilaian kualitas manajemen bank yang diukur dari penerapan GCG dan manajemen risiko. Dengan kata lain, penilaian faktor Pendapatan dan faktor Permodalan hanya merupakan dampak (impact) dari strategi yang telah dilakukan manajemen.

Pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Keempat, independensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan kelima prinsip dasar tersebut, paling kurang harus diwujudkan dalam:

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
Rencana strategis Bank;
Ttransparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Profil Risiko adalah proses penilaian keseluruhan proses dari identifikasi risiko, analisa risiko dan evaluasi risiko yang dihadapi bank, yang diilustrasikan sebagai berikut :

Profil Risiko mencakup penilaian atas risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko pada 8 jenis risiko sebagai berikut :

Inherent Risk - Risiko Inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak dapat dikuantifikasikan, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Inherent Risk dapat berupa parameter yang bersifat ex-post (telah terjadi) maupun parameter yang bersifat ex-ante (belum terjadi).
Risk Control System (RCS) - Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan penjabaran dari penerapan Basel II Pilar 2 – Supervisory review yang telah dijabarkan di perbankan Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Manajemen Risiko.

Penilaian Inherent Risk dan RCS selanjutnya menghasilkan net risk per jenis risiko dan kesimpulan risiko komposit bank secara keseluruhan.

Bisnis bank adalah bisnis risiko, sama dengan bisnis lainnya. Namun karena bank menggunakan dana masyarakat, standar pengelolaan risiko harus lebih tinggi dari bisnis lainnya. Sama dengan konsep manajemen risiko, risiko bukanlah hal yang harus dihindari tapi dikelola untuk mendapatkan keuntungan sehingga manajemen risiko bukanlah hal yang membatasi bisnis namun mendukung bisnis.

Sesuai Pilar II Basel 2, permodalan bank harus mampu menyerap semua risiko yang ada dibank. Penilaian permodalan ini mencakup :

Kecukupan permodalan : i).modal dapat menyerap risiko, ii). mendukung rencana bisnis dan iii). Kualitas modal (komposisi tier 1)
Pengelolaan Permodalan : i). Efektifitas perencanaan dan penggunaan modal untuk menghasilkan pendapatan, ii). Pemupukan modal organik, iii). Kemampuan akses bank kepada sumber permodalan.

Penilaian terhadap faktor pendapatan (earning) dilakukan berdasarkan aspek Kinerja Earnings, sumber-sumber earning, diversifikasi pendapatan, earning sustainibility.

Source : Bankir News